JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kalangan Komisi I DPR memberikan komentarnya terkait rencana pemerintah Indonesia membeli 36 pesawat tempur F-15 dari Amerika Serikat. Untuk rencana itu, Indonesia akan menggelotorkan Rp200 triliun.
Setelah menandatangani rencana pembelian 42 pesawat tempur dari Prancis, Pemerintah Indonesia melalu Menhan Prabowo Subianto akan membeli 36 pesawat tempur F-15 buatan Boing, Amerika Seritat.
Sebelumnya, Indonesia dan Prancis telah menandatangani Persetujuan Kerja sama Pertahanan/Defence Cooperation Agreement (DCA) di Paris, pada 28 Juni 2021 lalu untuk memperkuat dan memperluas cakupan kerja sama pertahanan.
Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah memesan 42 pesawat tempur dari Prancis. Pemerintah juga membeli dua kapal selam jenis Scorpene dari Prancis.
Untuk itu pemerintah menggelontorkan Rp68 Triliun untuk memborong 42 pesawat tempur Prancis tersebut.
Kemudian, dari media terkemuka Bloomberg, Jumat lalu, diberitakan bahwa AS akan mendukung penjualan Jet Boeing (pesawat tempur) F-15 senilai $14 Miliar ke Indonesia. Jumlah nominal 14 miliar dolar AS itu setara dengan Rp200 triliun.
Potensi penjualan akan menjadi ekspor pertama model F-15EX. Penjualan akan mencakup radar, pod pemandu laser untuk bom
Diungkapkan oleh media itu, Departemen Luar Negeri menyetujui potensi penjualan sebanyak 36 jet tempur F-15EX baru yang dibangun oleh Boeing Co. ke Indonesia, memperkuat hubungan AS dengan sekutu utama dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Penjualan yang diusulkan bernilai sekitar $ 9,5 miliar untuk pesawat dan sekitar $ 4,4 miliar untuk peralatan terkait, menurut sebuah pernyataan Kamis dari Departemen Luar Negeri.
(Maka jumlah total penjualan hampir mencapai US$14 miliar atau setara Rp200,84 triliun (asumsi kurs Rp14.345). Jumlah fantastis, yang lebih besar ketimbang pembelian 42 pesawat tempur dari Prancis tersebut.)
Dari sudut pandang geopolitik, penjualan yang diusulkan meningkatkan “keamanan mitra regional penting yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik, dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik,” menurut Departemen Luar Negeri.