Stop Ekspor! Erick Thohir Pastikan Intervensi Market Kendalikan Harga Minyak Goreng

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Melambungnya harga minyak goreng di Indonesia, cukup membuat masyarakat terkejut.

Kondisi ini membuat Pemerintah lewat Kementerian BUMN mengambil langkah untuk mengintervensi pasar dalam mengendalikan lonjakan harga minyak goreng tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Pemerintah akan mengintervensi harga minyak goreng di pasar, namun terlebih dulu mengintervensi sistem penjualan dan pembelian kelapa sawit yang nampaknya ada ketidakseimbangan harga di pasar, hingga perlu ada langkah tegas dari Pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kalau kita bicara kelapa sawit hari ini ketika harganya jatuh petani dan pengusaha mengeluh, ketika harganya naik ibu-ibu mengeluh, tapi itulah market?, apakah  didiamkan?, tidak. Harus diintervensi karena pasti di situ ada ketidakseimbangan, ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan,” kata Erick Thohir dalam seminar di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung dengan tema ‘Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2024’ pada, Minggu (30/1/2022).

Untuk itu, Pemerintah akan mengintervensi masalah tersebut dengan menyiapkan stok minyak goreng dengan jumlah banyak, meski kepemilikan industri kelapa sawit di Indonesia mayoritas dikuasai oleh swasta dan petani.

Namun, kesejahteraan petani dan kebutuhan masyarakat harus terpenuhi. 

“Karena market itu berubah, kami makanya ditugaskan 750.000 liter per bulan, padahal yang namanya BUMN cuman punya 4% dari seluruh industri kelapa sawit, 56% swasta, 40% petani, hasil petani di jual ke swasta ataupun BUMN, tapi kita pasti karena 4% ya dapatnya 4%,” ucapnya.

Dalam merealisasi hal tersebut, Erick Thohir juga memastikan tidak ada ekspor kelapa sawit ke luar negeri, karena Pemerintah ke depan menginginkan kelangkaan minyak goreng di pasar tidak lagi terulang.

“Kita intervensi, Menteri perdagangan melarang ekspor selama kebutuhan 9.000.000, minyak goreng 6 juta dan curah 3.000.000 itulah fungsi Pemerintah, itulah fungsi BUMN untuk juga berani membanjiri pasar,” ungkapnya.

Dijelaskan Erick Thohir, bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi tiga disrupsi secara bersamaan, dan disrupsi terberat dalam sejarah kehidupan manusia adalah disrupsi digital.