CILEGON, POSKOTA.CO.ID – Menjelang pergantian tahun, ratusan buruh di Kota Cilegon dibayang-bayangi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketidakpastian masa depan itu, diperparah oleh sikap perusahaan, yaitu PT Krakatau Pipe Industri yang mangkir dari undangan mediasi melalui hearing di kantor DPRD Kota Cilegon, Kamis (30/12/2021).
Diketahui, Komisi II DPRD Kota Cilegon menggelar hearing dengan mengundang buruh, PT KPI, sejumlah vendor yaitu PT ASOKA, Kedung Buana, dan Sukolilo, serta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Cilegon.
Namun sayangnya, PT KPI mangkir dari undangan tersebut. Hal serupa juga dilakukan oleh salah satu anak perusahaan PT Krakatau Steel tersebut pada agenda pertemuan terbatas yang digelar pada Rabu (29/12).
"Untuk hearing hari ini saya rasa cukup mengecewakan sekali, karena harapan kami PT KPI dapat hadir, namun diabaikan kembali," ujar Nikmatullah, Ketua DPC Federasi Serikat Logam Elektronik dan Mesin Kota Cilegon.
Menurutnya sikap PT KPI mencerminkan tidak kepedulian terhadap nasib buruh yang berada di bawah ancaman PHK. Buruh khawatir, dengan ketidakjelasan informasi tentang PHK ini buruh menghadapi situasi buruk.
"Sesuai dengan arahan lembaga pemerintah bahwa limit waktu yang disebut tadi itu hal ini harus dikembalikan ke pemberi kerja. Jadi kita sepenuhnya dialihkan ke pemberi kerja dalam hal ini PT KPI," paparnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi menjelaskan, upaya pertemuan demi pertemuan yang difasilitasi oleh Komisi II itu sebagai bukti dukungan legislatif terhadap buruh.
Komisi II berupaya agar ancaman PHK itu tidak benar-benar terjadi karena bisa menyengsarakan buruh yang tak lain adalah masyarakat Cilegon.
"Karena di tengah tingginya angka pengangguran di Kota Cilegon yang sampai hari ini masih di 12,69 persen, kami mengingatkan kepada teman-teman industri untuk tidak melakukan PHK karena ini cukup akan berdampak secara signifikan terkait meningkatnya angka pengangguran di Kota Cilegon," papar Faturohmi.
Soal ketidak hadiran PT KPI, Faturohmi mengaku sangat kecewa. Lantaran pertemuan demi pertemuan dijadwalkan dengan kesepakatan PT KPI.
"Di rapat terakhir yang kita laksanakan Senin kemarin itu dari PT KPI menyanggupi akan menindaklanjuti secara teknis pertemuan pada hari Selasa, dan mereka sendiri yang mengingkari pertemuan tersebut, tidak hadir," ujar Faturohmi.
Faturohmi akan kembali mengagendakan pertemuan dengan PT KPI pada Jumat (31/12). Jika kembali tidak hadir, maka Komisi II akan melaporkan hal tersebut kepada unsur pimpinan DPRD Kota Cilegon.
"Karena bagaimanapun nasib dari Buruh hari ini hadir ini ditentukan besok, tanggal 31 besok kontrak mereka berakhir, termasuk vendor yang ada pun kontrak kerja mereka berakhir besok 31 Desember, sehingga kami berkewajiban memfasilitasi sampai betul-betul besok itu selesai," ujarnya.
Kasi Hubungan Industri Disnaker, Jarwan menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut perlu kehadiran PT KPI sebagai pemberi kerja.
"Ketidakhadirannya kalau kemarin itu tidak ada disposisi dari direksi sehingga tidak berani hadir, kemudian tadi belum ada disposisi dari direksi. Mudah-mudahan kalau besok bisa hadir, saya juga akan komunikasi ke PT KPI nya untuk hadir buat menyelesaikan masalahnya," paparnya. (Kontributor Banten/ rahmat haryono)
Teks foto : Suasana hearing Komisi II DPRD Cilegon dengan buruh dan disnaker namun tidak dihadiri PT KPI. (ist)