CILEGON, POSKOTA.CO.ID - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menilai upaya pemeriksaan kesehatan di area Pelabuhan Merak dinilai belum maksimal.
Ketua Komisi II DPRD Cilegon Fatuhrohmi mengatakan upaya pemeriksaan kesehatan tidak sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prosedur.
Salah satunya, masih banyak petugas kesehatan yang tidak mengganti sarung tangan saat melakukan pemeriksaan antigen kepada penupang kapal.
"Hal seperti itu meski terkesan sepele, tapi penting, karena untuk mengantisipasi penyebaran," ujar Fatuhrohmi didampingi anggota Erick Rebi'in saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Merak.
Ia sangat menyayangkan hal tersebut terjadi, karena Pelabuhan Merak merupakan salah satu pelabuhan tersibuk, terlebih saat masa Natal dan Tahun Baru.
Faturohmi meminta kepada stakeholder kepelabuhanan untuk memperhatikan hal tersebut. Ia pun berencana akan memanggil sejumlah stakeholder.
Kendati upaya pemeriksaan kesehatan masih menuai kritik, namun Faturohmi mengapresiasi upaya penerapan prokes. Menurutnya hal itu sudah cukup baik meski masih perlu ditingkatkan.
Terkait masa Nataru, selain tentang antisipasi penyebaran Covid-19, Faturohmi juga meminta ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak untuk memperhatikan sistem keamanan untuk mengantisipasi tindakan kejahatan di dalam pelabuhan.
Senada dengan Fatuhrohmi, Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon Erick Rebi’in menilai pemeriksaan kesehatan antigen di Pelabuhan Merak masih acak-acakan.
"Kami lihat pelaksanaan pemeriksaan antigen di Merak masih acak-acakan. Petugas pemeriksaan pun tidak mengangani sarung tangan mereka saat memeriksa kesehatan para pemudik. Jangan-jangan petugas sendiri yang menyebarkan virus. Kami meminta hal ini perlu diperbaiki," tegas Erick.
Erick pun mengigatkan kepada semua pihak di Pelabuhan Merak untuk sama-sama membantu pemerintah dalam memutus penyebaran virus corona.
Sementara itu, General Manager PT ASDP Merak Hassan Lessy menjelaskan, penanganan kesehatan menjadi kewenangan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
"PT ASDP hanya memberikan lokasi guna mendukung pemerintah dalam penerapan kelengkapan Covid-19," ujarnya.
Namun, masukan dari Komisi II tersebut akan disampaikan ke pihak-pihak terkait guna meningkatkan layanan di pelabuhan. (kontributor banten/rahmat haryono)