LEBAK, POSKOTA.CO.ID - Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Lebak, Sidik Uwen mengadukan Gubernur Banten Wahidin Halim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hal itu karena, sikap Gubernur Banten yang tidak kunjung membuka hati dan menaikan Upah Minimun Kabupaten (UMK) tahun 2022.
Padahal, pihaknya sendiri sudah mencoba menyampaikan aspirasi melalui rapat dewan pengupahan, aksi demonstrasi, mogok kerja, bahkan memblokir jalan di Rangkasbitung beberapa waktu yang lalu.
"Aksi itu kami lakukan sebagai bentuk kemarahan kami terhadap Gubernur. Tapi hingga sekarang tidak ada tanggapan sama sekali," kata Sidik saat dihubungi, Jum'at (10/12/2021).
"Dan Jika Gubernur tidak kunjung mengindahi tuntutan kami soal UMK, maka kita yang didampingi oleh pengurus federasi pusat akan melaporkannya kepada PTUN," tambahnya.
Menurutnya, sikap dari Gubernur Banten sendiri sangatlah mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib para buruh di Kabupaten Lebak.
Karena, dengan kenaikan upah sebesar 0.80 persen atau sekitar Rp22 ribu yang ditetapkan oleh Gubernur, tidak akan mencukupi kebutuhan sehari para buruh di Lebak.
"Jelas itu statment dari Pemerintah yang tidak memerhatikan buruh di Lebak. Padahal kita (buruh di Lebak,-red) juga memiliki hak untuk hidup layak. Ini mah boro-boro hidup layak, buat mencukupi kebutuhan pokok saja masih kurang," kata Sidik.
Dirinya juga meminta kepada Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya untuk menggunakan kewenangannya dalam memberlakukan otonomi daerah dengan menaikan UMK di Lebak.
"Kebutuhan pokok di kita itu tidak ada bedanya dengan daerah-daerah lainnya di Banten. Jadi kalau seperti ini terus enak di para pengusaha, investor yang sudah mengantongi dan hidup layak," lanjutnya.
"Sementara bagi kita para buruh, itu untuk hidup layak sendiri sangatlah susah. Makanya kami minta agar ibu Bupati juga turun tangan perihal UMK ini," pungkasnya.(Kontributor Banten/Yusuf Permana)