MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional, DPR Diminta Merevisi

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional secara bersyarat dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja yang disiarkan secara daring. 

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Anwar, Kamis (25/11/2021).

Mahkamah menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi. 

Mahkamah juga menilai, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak.

Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU.

Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik.

MK hanya meminta agar UU itu untuk segera direvisi.

Pihaknya memberikan tenggat waktu revisi selama dua tahun  sejak putusan dibacakan.

"Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan maka menjadi inkonstitusional secara permanen," tambah putusan itu.

Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyebut kalangan buruh mengapresiasi putusan MK tersebut.