Gandeng KPK, IMI Ingin Pastikan Persiapan Formula E Transparan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan, IMI bersama Formula E Operations (FEO) sebagai penyelenggara Formula E di berbagai negara dunia, serta PT Jakpro selaku penyelenggara Jakarta E-Prix 2022 (Formula E), akan segera beraudiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jadi IMI akan meminta langsung kepada KPK untuk memberikan pendampingan sekaligus mengawasi dari awal hingga akhir penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022.

"Jakarta E-Prix 2022 bukan saja menjadi kebanggaan warga DKI Jakarta. Melainkan juga harus menjadi kebanggaan nasional bangsa Indonesia,” ujar Bamsoet kepada wartawan, Rabu (24/11/2021).

“Selain bisa membantu memulihkan perekonomian rakyat, juga bisa menjadi momentum yang tepat untuk menyosialisasikan penggunaan mobil listrik di tanah air. Sekaligus juga memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia telah menjadi rumah yang nyaman bagi berbagai kejuaraan motorsport dunia," jelasnya.

Bamsoet juga menjelaskan, IMI akan terlibat dalam berbagai persiapan teknis penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022.

Antara lain bekerja sama dengan pengelola Sirkuit Internasional Sentul, untuk menyiapkan tenaga marshal terlatih yang memenuhi standar Fédération Internationale de l'Automobile/FIA (Federasi Olahraga Mobil Dunia).

"Sirkuit Internasional Sentul memiliki reputasi yang tidak perlu diragukan, salah satunya pernah mendapatkan The Best Organizer of the Grand Racing Event pada tahun 2008. Mereka juga memiliki segudang pengalaman dalam menyelenggarakan berbagai balapan bergengsi internasional,” jelasnya.

“Antara lain World Superbike pada tahun 1994,1995,1996, dan 1997; MotoGP pada tahun 1996 dan 1997; A1 Grand Prix pada 2005-2006 dan 2006-2007; serta Asia Talent Cup pada 2014, dan berbagai kejuaraan bergengsi lainnya" terang Bamsoet.

Sementara itu Mr. Alberto Longo, selaku Co-Founder sekaligus Chief Championship Officer Formula E Operations memastikan, pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak membayar commitment fee lebih besar dari yang negara lain bayarkan.

Dirinya juga menekankan pentingnya transparansi sekaligus membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum.