TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Terkait adanya upaya penutupan kembali SDN Kiara Payung, Kampung Kayu Item, Kecamatan Pakuhaji, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mengaku saat ini masih dalam proses.
Terkait SDN Kiara Payung yang terancam ditutup warga, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mengaku sudah ada titik terang dan untuk saat ini masih dalam proses penyelesaian.
Diketahui sebelumnya SDN Kiara Payung merupakan salah satu SDN di Kampung Kayu Item, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
Sejauh ini SDN Kiara Payung berdiri berada di atas lahan milik warga sekitar, dan sempat disegek pemilik, hingga ribuan siswa terlantar tidak bisa belajar.
Sampai saat ini SDN tersebut masih belum dibayarkan oleh Pemkab Tangerang. Hal tersebut sempat membuat ahli waris geram, apalagi pihak Pemkab Tangerang belum dapat membayarkan lahan tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Saifullah mengaku pada Kamis (11/11/2021) kemarin beberapa pihak sudah mengadakan pertemuan terkait persoalan ini.
"Kemarin itu sebetulnya itu difasilitasi oleh Pemkab karena mau ganti rugi kan mesti ukur ulang, itu oleh tim BPN, Kejakssaan, Kepolisian pihak keluarga kecamatan, desa dan sekolah semuanya disaksikan oleh BPN," jelasnya saat dihubungi Poskota.
Menurut dia lahan yang digunakan sekolah tersebut tidak sampai 5000 meter seperti yang telah dikatakan pihak ahli waris.
"Menurut BPN, bangunan yang ada, gak sampe 3000. Iya , yang udah diserahin masyarakat ke makam segala macam begitu sama rumahnya keluarga besar ada beberapa rumah disitu," jelasnya.
Setelah melakukan pengukuran ini, lanjut Kadis, nantinya Pemkab akan menunggu hasil tim penilai independen untuk menentukan harganya. "Oleh tim independen, nanti hasilnya berapa, begitu," ujarnya.
Menurut dia saat pertemuan tersebut juga pihak ahli waris telah menandatangani nota pertemuan.
"Jadi gini hasil kemaren pernah, Camat dan juga Desa yang hasil pengurkuran mereka kan tanda tangan juga berita acara pengukuran. Udah ada titik temu," jelasnya.
Dia berharap pihak ahli waris bisa mengerti dan bersabar sampai bisa dibayarkan. Apalagi saat ini banyak para pelajar SD yang berharap dapat bersekolah dengan PTM.
"Mudah - mudahan, dari semua pihak tanda tangan ahli waris," ujarnya.
Namun terkait kesepakatan, tambah dia, pihaknya belum dapat memastikan dapat membayarkan dalam waktu dekat ini.
"Baru sebatas luasan nah tahapannya setelah ini sesuai UU pengadaan tanah UU ganti rugi luasan ini serahkan ke aopreisal untuk menilai berapa permeternya berapa nanti kita bayar setalah dari sana kita anggarkan begitu," tuntasnya. (*)