ADVERTISEMENT

Komisi III DPR Desak KPU dan Pemerintah Segera Tetapkan Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak

Selasa, 2 November 2021 17:12 WIB

Share
Saan Mustopa mendesak pemerintah umumkan jadwal Pemilu dan Pilkada serentak. (ist)
Saan Mustopa mendesak pemerintah umumkan jadwal Pemilu dan Pilkada serentak. (ist)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah belum sepakat terkait jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Terkait ini, Komisi II DPR dengan tegas mendesak KPU dan pemerintah agar segera menyepakati jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tersebut.

"Kita lagi meminta agar pemerintah dan penyelenggara untuk sepakat dulu lah," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa di depan ruang Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/11/2021). 

Saan menegaskan, Jadwal itu sangat penting karena jika selama pemerintah dan penyelenggara pemilu belum sepakat terkait soal jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Maka DPR dalam hal ini Komisi II pasti tidak akan pernah ada kata sepakat. Perbedaan pandangan soal jadwal pelaksanaan di masing-masing fraksi pasti akan terus terjadi.

"Kita tidak mau untuk sebuah agenda besar, agenda politik, agenda demokrasi, itu dimulai dengan awalan yang tadi, tidak bulat. Nanti nuansanya udah politis, masa sih untuk urusan jadwal aja harus kita voting, suara terbanyak di Komisi II. Kita enggak mau seperti itu," ungkapnya.

Pihaknya,  tidak menargetkan kapan kesepakatan itu tercapai. Namun, Saan berpandangan lebih cepat lebik baik. Dengan begitu, publik juga mendapatkan kepastian soal pelaksanaan Pemilu 2024 yang pasti akan bergulir. 

"Itu jawab spekulasi Pemilu diundur, 2024 udah firm. Kedua, publik perlu juga tahu soal kepastian tanggal dan bulan apa pemilu dilakukan. Ini juga tentu diperlukan untuk persiapan lebih awal untuk penyelenggara, partai, semua," tegasnya.

Untuk itu  kata Saan,  pihaknya tidak mau memulai membahas penetapan jadwal Pemilu 2024 apabila pada awalnya saja antara pemerintah dan penyelenggara Pemilu tidak bulat dan satu pandangan.

Ia khawatir akan ada nuansa politis yang berujung pada mekanisme pemungutan suara atau voting untuk penentuan jadwal pencoblosan.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT