BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Saat mencalonkan diri sebagai Walikota Bekasi, Rahmat Effendi memberi janji jika ia akan mengangkat tenaga honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kota Bekasi menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Tampaknya, hal tersebut belum terealisasikan setelah puluhan massa dari FPHI ini berunjuk rasa di depan gedung Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (28/10/2021) pagi.
Puluhan massa dari FPHI ini berusaha menagih janji sang Walikota yang ia tandatangani di atas sebuah materai pada 2019 lalu.
Ketua FPHI Kota Bekasi, Firmansyah (37) mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penagihan janji kampanye pencalonan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, yaitu Rahmat Effendi dengan pasangannya Tri Adhianto pada tahun 2019 lalu.
Dikatakan Firmansyah, bahwa terpilihnya Walikota Bekasi (Rahmat Effendi), di mana ia menjanjikan sebanyak 120 orang guru honorer dari FPHI Kota Bekasi akan diangkat sebagai PNS.
Bahkan, janji tersebut dibuktikan dengan MoU antara kedua belah pihak di atas tandatangan materai.
"Kami hari ini melakukan unjuk rasa untuk menagih janji kepada Wali Kota, (Rahmat Effendi) pada saat pilkada 2019 kemarin, beliau menandatangani MoU sebanyak 120 orang menjadi PNS, sedangkan masa jabatan beliau sudah hampir habis, tapi hingga saat ini belum ada realisasi nya sama sekali,"unkap Firmansyah dilokasi aksi,Kamis (28/10/2021) pagi.
Dalam surat perjanjian MoU tersebut, Firmansyah mengatakan bahwa setiap tahunnya para guru honorer dijanjikan berstatus sebagai PNS sebanyak 25 orang (Kuota PNS), namun hingga hampir berjalan tiga tahun, satu pun guru honorer di FPHI tidak ada yang berstatus PNS.
"Sedangkan dalam MoU tersebut telah ada range yang kuota per tahun yang beliau harus angkat dari kami (FPHI) Kota Bekasi, setiap setahun sekali beliau harus mengangkat honorer dari FPHI sebanyak 25 orang. Tapi saat ini belum ada realisasinya," keluh Firmansyah
Pada Agustus 2021 lalu, ada pertemuan antara FPHI dengan Rahmat Effendi untuk menindaklanjuti janji pengangkatan honorer.
Namun, kata Firmansyah, pada pertemuan tersebut Rahmat Effendi menyarankan agar para honorer dari FPHI Kota Bekasi untuk melakukan tes pada jalur umum, tes seleksi CPNS yang dibuka oleh pemerintah langsung.
"Maka dari itu, sempat kemarin Agustus, kami bertemu dengan beliau (Rahmat Effendi) tatap muka langsung dengan perwakilan. Tapi malah membenturkan kami ke para peserta peserta umum (CPNS), kan itu gak nyambung dengan apa yang ditandatangani beliau itu, jadi kami meminta beliau untuk menjadi PNS," ungkapnya.
Dalam keterangan tertulisnya, FPHI menyatakan bahwa FPHI terpanggil untuk mengingatkan dan konfirmasi apa yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama antara calon wali kota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2018-2023.
"Dengan kami pendidik dan tenaga kependidikan Non ASN pada tangggal 13 Juni 2018 telah melakukan momentum yang sangat penting untuk kami pendidikan dan tenaga kependidikan Non ASN Kota Bekasi yang dalam naungan organisasi FPHI, yang diwakili oleh ketua bapak Firmansyah.S.Pd dengan calon Walikota Bekasi 2018-2023 Rahmat Effendi."
1. Objek kesempatan pemberian dukungan oleh para pihak dalam pemiihan kepala daerah periode 2018/2023.
2. Pemberian Peningkatan status dari honorer menjadi CPNS sejak satu tahun terpilih sampai satu periode lima tahapan dengan skema tahun pertama, 25 honorer melalui FPHI dan seterusnya.
"Tahapan kedua 25, Tahap Ketiga 25, tahap keempat 25 dan terakhir tahap kelima 20 orang," ucap Firmansyah dalam keterangan tertulisnya.
Hingga berita ini dimuat, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, belum terlihat menemui massa aksi yang berada di depan gerbang gedung pemerintah kota Bekasi. (Kontributor/Ihsan Fahmi)