Pengamat Politik soal Reshuffle Kabinet: Seharusnya Bukan Karena PAN Masuk Koalisi

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai, reshuffle kabinet kembali menguat setelah PAN masuk partai koalisi pendukung pemerintah.

"Kalau reshuffle semata untuk mengakomodir PAN masuk kabinet, sebaiknya tak perlu dilakukan. Hal itu tidak akan meningkatkan kinerja kabinet Jokowi," katanya, Selasa (5/10/2021).

Bahkan, lanjutnya,  tidak menutup kemungkinan reshuffle yang hanya untuk mengakomodir PAN dapat menggoyahkan soliditas partai koalisi pendukung pemerintah. Diantara partai koalisi bisa kecewa dengan masuknya PAN ke kabinet. PAN yang tidak berkeringat dinilai tak adil masuk dalam kabinet.

"Relawan yang merasa berjasa juga akan kecewa bila PAN masuk kabinet. Sementara para relawan yang bercucur keringat tak kunjung diakomodir di kabinet," ucapnya.

Padahal, beber Jamil, reshuffle idealnya dilakukan untuk meningkatkan kinerja kabinet. Menteri-menteri yang dinilai kinerjanya rendah dan kerap membuah gaduh diganti dengan orang yang diperkirakan dapat mendongkrak kinerja kabinet. 

Hal itu sulit dipenuhi kalau reshuffle hanya untuk mengakomodir PAN atau para relawan yang dinilai berjasa mengantarkan Jokowi jadi presiden. Mau berapa kali pun reshuffle, tentu kinerja kabinet tidak akan pernah meningkat.

"Jadi, kalau ingin meningkatkan kinerja kabinet, sebaiknya Jokowi berani lebih independen dalam melakukan reshuffle. Jokowi harus terbebas dari pengaruh partai koalisi pendukung pemerintah, termasuk Megawati Soekarnoputri, dalam mengganti menteri yang memang berkinerja buruk dan sering buat gaduh," ujarnya.

Untuk itu, ungkapnya, Jokowi sebaiknya memilih pengganti menteri yang punya kemampuan di atas rata-rata, dapat bekerja dalam tim, dan mempunyai empati yang tinggi terhadap rakyat. Mereka ini yang dalam istilah Jokowi manusia yang bukan biasa-biasa saja.

"Hanya memilih orang yang tepat, reshuffle kabinet akan bermanfaat bagi rakyat. Kalau tidak, reshuffle kabinet hanya kegiatan rutinitas untuk berbagi kekuasaan sesama elit politik. Hal itu tentu sangat menyakitkan bagi rakyat yang ingin hidupnya lebih baik," tutupnya. (rizal)