JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kalangan Istana menyatakan. sampai saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum pernah menyatakan akan melakukan reshuffle (perombakan) kabinet kepada publik.
"Apabila reshuffle memang diperlukan, maka Presiden sendiri yang akan mengumumkan dan menyampaikan kepada publk seperti reshuffle 22 Desember 2020 di Beranda Istana Merdeka," terang Juru Bicara Presiden RI M Fadjroel Rachman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/04/2021) yang disiarkan melalui YouTube.
Fadjroel menambahkan yang kita tahu hanya ada persetujuan (pertimbangan) dari dari pengubahan Kementerian berupa penggabungan Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud/Dikti menjadi kementerian baru berdasarkan Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.
"Hal ini sesuai dengan sejumlah pertimbangan yang tercantum pada Pasal 18 ayat 2 tentang pengubahan kementerian UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara," terang Fadjroel.
Dia menjelaskan tentu pertimbangan pemerintahan sesuai perkembangan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Serta pertimbangan khusus di Pasal 18 (2) untuk efisiensi dan efektifitas serta perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri.
" Adapun pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Investasi sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 sebagai pertimbangannya seperti untuk efisiensi dan efektifitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduab pelaksanaan tugas, serta perkembangan lingkungan global, " papar Fadjroel.
" Jadi soal reshuffle kapan, siapa yang akan menduduki jabatan menteri, setidaknya di dua kementerian baru tersebut. Atau dalam bahasa legal, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, " Fadjroel menambahkan. (johara)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
