"Tapi itu tidak dilakukan, entah itu anggaran atau aturannya tidak ada, yang jelas masyarakat harus ikut andil dalam pembangunan," katanya.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto mengaku saat ini pihaknya tengah berencana membuat website desa.
Hal tersebut bertujuan untuk menyempurnakan penyelenggaran desa.
"Web itu akan menyimpan semua informasi, termasuk layanannya bisa diakses oleh seluruh masyarakat, dan layanan OPD juga ada, termasuk ada e-Commerce," katanya.
Gubernur Instruksikan Seluruh Kades di Banten Segera Distribusikan 8 Persen Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meminta seluruh perangkat desa untuk lebih maksimal dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19 utamanya melalui kebijakan PPKM.
Karena praktiknya, PPKM Mikro di Tingkat Desa berdampak terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, utamanya sektor ekonomi, sosial dan politik.
Untuk meminimalisir dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 terhadap masyarakat, Gubernur WH menginstruksikan seluruh Kepala Desa di Banten untuk sesegera mungkin mendistribusikan 8 persen anggaran dari dana desa untuk penanganan Covid-19 dan bantuan masyarakat.
"Anggaran Desa, direfocusing untuk PPKM sebesar 8 % sehingga ini akan menunda beberapa kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Karena itu, saya minta seluruh Kepala Desa untuk benar-benar serius dalam mengelola anggaran khusus untuk Covid-19 ini, agar sasarannya tepat," kata Gubernur.
Hal itu disampaikan Gubernur WH dalam sambutannya yang dibacakan Asda I Septo Kalnadi pada acara Rakor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten di Anyer, Kabupaten Serang, Selasa (31/08/2021).
Tak hanya soal dampak ekonomi, Gubernur juga mewanti-wanti seluruh Kepala Desa untuk memperhatikan dampak sosial dan poltik akibat PPKM Mikro.
Untuk itulah dibutuhkan edukasi secara masif kepada masyarakat agar berbagai kebijakan program yang telah dirancang berjalan dengan maksimal.
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
