JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat Politik, Rocky Gerung bereaksi mengenai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menggandeng koruptor untuk penyuluhan anti korupsi.
Menurut Rocky, rencana KPK bisa merusak instansi itu sendiri, karena harusnya KPK bisa memusuhi koruptor bukan malah merangkulnya.
"Ini namanya pembusukan institusi sebenarnya. Kalau KPK udah kepikiran begitu, artinya satu frekuensi dengan hakim," kata Rocky Gerung di YouTube miliknya, Selasa (24/8/2021).
"Artinya dari awal KPK deal dengan hakim. Artinya dari awal mereka ingin agar suapaya nanti Juliari menjelang dua per tiga bahkan bisa diputuskan setengah masa tahanan aja, jadi dalam 3 tahun bebas lagi yang bersangkutan," sambung Rocky.
Rocky Gerung juga menyinggung soal KPK yang terus menerus memasang spanduk dengan tagline 'JujuR Itu Hebat.
"Ini kalau KPK terus menerus pasang spanduk 'Jujur Itu Hebat', dia terus menerus membatalkan prinsip itu," ujarnya.
Selain itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga ikut mengkritik keras rencana Komisi Pemberantasan Korpusi (KPK).
Menurut Mardani Ali Sera, rencana itu sungguh ironis terlebih saat ada 75 pegawai yang dikeluarkan dari KPK melalui TWK.
“Program yang amat ironis jika melihat yang KPK lakukan terhadap pegawainya, seperti nasib 75 pegawai KPK yang disingkirkan melalui TWK,” kata dia, dikutip dari Twitter @MardaniAliSera pada Selasa (24/8/2021).
Perlu diketahui, KPK berencana menggandeng narapidana kasus korupsi dalam program penyuluhan antikorupsi.
Hal itu dibenarkan oleh Wawan Wardiana, selaku Deputi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
Menurut Wawan pihaknya telah melakukan sosialisasi ke Lapas Sukamiskin dan Tangerang untuk menyeleksi napi koruptor yang bisa di ajak bekerja sama.
Kabarnya, hanya ada tujuh napi korupsi yang lolos skrining sehingga layak dilibatkan dalam penyuluhan antikorupsi.
"Dari 28 (napi di lapas Sukamiskin) melalui beberapa tes, hanya empat orang yang memungkinkan, karena ada juga yang ingin," kata Wawan, Jumat (20/8/2021).
Lanjut Wawan, KPK memilih narapidana yang masa hukumannya tinggal beberapa bulan untuk mengikuti program tersebut.
"Jadi, hanya bagi mereka yang tinggal sebentar lagi keluar, untuk itu disosialisasikan dampak dari korupsi diingatkan kembali," ucap Wawan. (cr09)