JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pro dan kontra mewarnai sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait usulan perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017 - 2022.
Beberapa fraksi yang ada di DPRD pun, melakukan penolakan dengan sejumlah alasan . Seperti halnya, fraksi PDIP menilai bahwa apa yang diusulkan Gubernur Anies bentuk dari ketidaktercapainya janji-janji kampanye.
"Kenapa RPJMD mau diubah? Wong banyak target program unggulan gubernur tidak tercapai, bahkan sebelum pandemi, tiga tahun menjabat, realisasinya jauh dari target," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, Senin (2/8/2021).
Gembong menyoroti sejumlah program RPJMD yang realisasinya saat ini masih jauh dari target. Misalnya, pembangunan rumah DP nol rupiah yang ditargetkan mencapai 250 ribu unit hanya terbangun 2.764 unit.
Program Oke Oce untuk menciptakan pengusaha, yang kemudian berubah nama menjadi Jakpreneur, baru menjamah 1.064 peserta. "Naturalisasi sungai apalagi, ada seujung kuku yang sudah selesai?," ucap dia.
Berbeda dengan PDIP, fraksi PKS yang juga merupakan partai pengusung Anies tersebut menerima usulan perubahan RPJMD DKI 2017 - 2022 tersebut. Hal yang menjadi pertimbangan, karena memang pandemi Covid-19 .
"Fraksi PKS bisa menerima usulan perubahan RPJMD 2017-2022 ini mengingat terjadi perubahan yang cukup besar dalam hidup dan tata kehidupan masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan," kata Anggota Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli.
Selain alasan pandemi, Taufik mengatakan, PKS melihat proses pembangunan di Jakarta harus memiliki aspek kemakmuran yang disesuaikan di masa pandemi Covid-19.
Sementara itu, menanggapi sejumlah pandangan berbagai fraksi tersebut, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria berharap DPRD DKI Jakarta dapat segera membahasnya dan menyelesaikan secepat mungkin.
"Dengan begitu pembahasan dapat dilanjutkan dengan program program berikutnya , lebih baik dan lebih cepat lagi," pungkasnya. (*)