Dalam huruf F poin II Adendum yang ditandatangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito itu dijelaskan sejumlah tambahan dalam protokol bagi WNA yang hendak melakukan perjalanan.
Di antaranya, WNA yang sudah berada di Indonesia akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mereka pun diwajibkan untuk menunjukan kartu atau sertifikat (fisik maupu digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap sebelum melakukan perjalanan.
"Mereka (ekspatriat) minta untuk diikutsertakan dalam program vaksinasi, karena kalau tidak mereka akan stuck (tertahan) nggak bisa ke mana-mana, bahkan untuk domestic travel (perjalanan domestik) yang berkaitan dengan pekerjaannya," jelasnya.
Sementara itu, BM Kimia Farma Diagnostika Jakarta 1, Dandiko Galanova menyampaikan sebelum dibatalkan oleh Jokowi, vaksin berbayar diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Mereka yang tidak termasuk sebagai penerima vaksin program pemerintah dijelaskannya berhak mendapatkan vaksin berbayar.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm, harga vaksin ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal layanan sebesar Rp 117.910 per dosis.
Menurutnya, vaksinasi berbayar penting dilakukan, karena bertujuan untuk menunjang vaksinasi program.
Pelaksanaan vaksin berbayar pun ditegaskannya tidak mengurangi satu vial dari jumlah vaksin gratis.
"Sebagai gambaran perbandingan di Jakarta Selatan, vaksin program mencapai 30.000 per hari, jika dibandingkan vaksin gotong royong individu yang sebesar 100 per hari," ungkap Dandiko Galanova.
.png)
.jpg)
.jpg)
