ADVERTISEMENT

DPR Mendesak Pemerintah Tunda Pelaksanaan PTM di Wilayah Zona Merah Covid-19

Kamis, 24 Juni 2021 11:56 WIB

Share
Himmatul Aliyah saat menyampaikan pendapat terkait penundaan Pembelajaran Tatap Muka (ist)
Himmatul Aliyah saat menyampaikan pendapat terkait penundaan Pembelajaran Tatap Muka (ist)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah berharap pelaksanaan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dihentikan sementara, terutama di provinsi-provinsi dengan penambahan kasus Covid-19 tertinggi.

"Saya juga mengharapkan pemerintah daerah di provinsi-provinsi tersebut meninjau ulang pelaksanaan PTM terbatas yang rencananya diadakan pada tahun ajaran baru Juli 2021," kata politisi Gerindra ini, Kamis (24/6/2021).

Alasannya, dari data Satuan Tugas Covid-19 menyebut, pada Senin, (21/6/2021) lalu angka kasus penularan virus Corona adalah tertinggi selama terjadi pandemi Covid-19. Dengan sebaran tertinggi secara berturut-turut terjadi di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tumur, dan Riau.

"Saya juga mengharapkan pemerintah daerah di provinsi-provinsi tersebut meninjau ulang pelaksanaan PTM terbatas yang rencananya diadakan pada tahun ajaran baru Juli 2021," katanya.

Himma mengatakan, apabila pemerintah tetap memaksakan penyelenggaraan PTM terbatas saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 dapat mengancam kesehatan dan keselamatan guru dan siswa.

Padahal, ketentuan dalam SKB Empat Menteri mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 menyebutkan bahwa proses pembelajaran selama Covid-19 harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

Sementara itu, Himma menekankan, daerah-daerah di Indonesia yang tidak ada penambahan kasus (zona hujau, red) dapat menyelenggarakan PTM terbatas.

"Namun, mengingat masih terjadinya lonjakan kasus Covid-19, pemerintah daerah harus mempertimbangkan tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya saat akan memutuskan menyelenggarakan PTM terbatas," ucapnya.

Jika dalam perkembangannya menunjukkan tingkat risiko yang tinggi maka pemerintah daerah harus menunda pelaksanaan PTM terbatas.

"Saya berharap agar orang tua siswa dapat bersabar atas penundaan pemberlakuan PTM terbatas mengingat hal ini merupakan pilihan terbaik demi menjaga kesehatan dan keselamatan siswa," katanya.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT