JAKARTA, POSKOTA. CO.ID - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebutkan ada 82,3 persen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengakui ada keterlibatan donatur dalam pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
"Donatur ini berharap kemudahan perizinan berbisnis, kemudahan tender proyek lelang pemerintahan, keamanan dalam menjalankan berbisnis, mendapatkan prioritas bantuan langsung," terang Firli.
Itu disampaikan Firli saat memberikan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/ Wali kota dan Wakil Bupati/ Wakil Wali kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.
Kegiatan tersebut dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri.
Ia pun menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Daerah akan menghadapi banyak godaan terutama dari pihak-pihak yang merasa jadi donatur saat Pilkada. Menurutnya 82,3% calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pelaksanaan Pilkada Serentak.
"Kepala Daerah harus punya sikap. Jangan sampai korupsi hanya karena tekanan pihak-pihak yang merasa mereka adalah donatur saat Pilkada," imbuhnya.
Firli menegaskan peran penting kepala daerah antara lain mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kemudahan investasi dan perizinan berusaha, dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
Firli juga menekankan terkait proses perencanaan, pengesahan implementasi dan risiko korupsi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Mulai dari perencanaan, Pengesahan, Implementasi dan Evaluasi. Pada tahapan-tahapan tersebut ada risiko terjadinya fraud atau kecurangan.
Namun demikian, Firli menegaskan KPK pun sejak lama telah membuat strategi pemberantasan korupsi dengan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat (public education approach). Kedua, pendekatan pencegahan (preventif approach). Ketiga, pendekatan penindakan (law enforcement approach).
Pada kesempatan tersebut Firli juga memaparkan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan jenis profesi dan jabatan. Mulai dari swasta (329 orang), anggota DPR/ DPRD (280 orang), eselon I/II/III (235 orang), wali kota/ bupati (129 orang), gubernur (21 orang). Sedang modus operandi didominasi oleh penyuapan (739 kasus), pengadaan barang dan jasa (236 kasus) dan penyalahgunaan anggaran (50 kasus).
Acara Pembekalan Kepemimpinan tersebut diselenggarakan secara tatap maya/ virtual mulai tanggal 7 sampai 11 Juni 2021 diikuti oleh 102 bupati/ wali kota dan wakil bupati/ wakil wali kota petahana hasil Pilkada serentak tahun 2020 lalu. (johara)