ADVERTISEMENT
Selasa, 20 April 2021 14:00 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Adanya wacana pengalihan subsidi dari barang ke orang (penerima) kian mengemuka, di antaranya gas elpiji 3 kg alias gas melon. Kemudian rencana dihapuskannya premium ke BBM RON lebih besar.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan tidak setuju dengan pengalihan subsidi dari barang ke orang.
"Saya kurang setuju. Sebelum ada data yang akurat by name by address mereka yang menjadi sasaran subsidi," kata politisi PKS ini, Selasa (20/4/2021).
Selama ini, katanya, soal data membuat masyarakat malah banyak yang protes. Persoalan data, pemerintah tidak boleh main-main. Harus akurat.
"Belum lagi seperti kasus bansos kemarin, yang terjadi adalah korupsi gila-gilaan," tegas Doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology ini.
Untuk itu, katanya, diperlukan pendataan yang lebih akurat, agar pemberian subsidi disalahgunakan.
"Perlu pendataan yaang akurat mereka yang mendapat subsidi gas melon seperti nelayan, umkm, petani yang menggunakan untuk konverter air, rumah tangga miskin, dll.
Begitu juga penghapusan premium, Mulyanto tidak setuju sekarang ini untuk dilakukan.
"Kecuali pemerintah menurunkan harga penggantinya setara premium. Aspek lingkungan saya setuju, namun ketika premium dihapus maka yang sisa hanya BBM mahal. Ini berarti kenaikan harga BBM bagi masyarakat," tegasnya. (rizal)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT