JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Massa yang tergabung dalam Angkatan Muda Peduli Bangsa (AMPB) menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/4/2021).
Mereka tiba di pintu gerbang KPK sekitar pukul 14.13 WIB dengan membawa berbagai spanduk berisi desakan agar lembaga antirasuah mengusut dugaan korupsi proyek pengadaan 1.000 bus bantuan di 34 Provinsi yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Mereka juga meminta KPK segera menelusuri dugaan keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub, Djoko Sasono dalam pengadaan bus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Pasalnya, bus-bus BRT (Bus Rapid Transit) tersebut kini mangkrak karena tak layak pakai.
Koordinator Nasional AMPB Jhosua Silalahi mengungkapkan, kasus proyek pengadaan Bus BRT di Kemenhub terjadi pada tahun 2015 silam. ]
Namun, hingga kini Djoko Sasono yang saat itu menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub tidak pernah tersentuh hukum.
Padahal, dalam catatan AMPB ada dugaan kerugian negara hingga Rp4,2 triliun.
"Sebelum Djoko Sasono menjadi Sekjen Kementerian, dia sudah bermasalah karena kasus proyek mangkrak pengadaan bus. Dia sudah bermasalah dari dulu, tetapi kenapa masih bebas berkeliaran," teriaknya saat berorasi.
Jhosua bahkan menyebut, berdasarkan audit di internal AMPB, pihaknya menemukan sejumlah bukti terkait dugaan adanya pesekongkolan dalam tender pengadaan bus yang rencananya diperuntukkan untuk angkutan umum massal tersebut.
Karenanya, dia mendesak KPK agar turun tangan membongkar peran Sekjen Djoko Sasono dalam skandal mega korupsi di Kementerian Perhubungan itu, mengingat yang bersangkutan statusnya adalah sebagai orang nomor dua di Kemenhub.
Jhosua juga mengaku telah melakukan investigasi terkait dugaan korupsi ini.
Hasilnya, AMPB menemukan indikasi peranan Djoko Sasono sejak tahun 2016 hingga 2020 sebagai orang yang mengatur pembagian fee proyek tersebut.
"Kami AMPB mempunyai data investigasi dari 2016 sampai 2020. Djoko Sasono yang mengatur pembagian fee proyek bagi yang berani mengajukan tender tertinggi di Kemenhub," beber dia.
Karena itu, Jhosua meminta KPK segera melakukan bersih-bersih di lingkungan Kemenhub.
Karena menurutnya, kasus ini sangat meresahkan Pemda yang merasa menjadi korban, namun tidak berani bersuara.
Dalam aksi ini, tiga orang perwakilan massa juga diterima langsung oleh Staf Humas KPK, Ibu Hani.
Selain melaporkan kasus ini, mereka juga menyerahkan berkas terkait dugaan adanya korupsi dan rangkap jabatan di Kementerian yang digawangi Budi Karya Sumadi. (deny)