JAKARTA - Kepala Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang telah menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tidak taat hukum dan melanggar Konstitusi atau AD/ART.
"Sejak awal saya berpandangan bahwa KLB tersebut dilakukan tanpa mematuhi dan bahkan melanggar Konstitusi atau AD/ART PD, termasuk pesertanya," Didik saat dihubungi, Jumat (5/3/2021) malam.
Malah Didik, berbalik tanya, apakah mungkin KLB yang ilegal dan inkonstusional menghasilkn keputusan yang sah dan legitimate?
Baca juga: KLB Sibolangit Pilih Kepala Staf Presiden Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat
"Pasti tidak. Untuk itu, jikalau nantinya hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham, Menkumham harus tegas menolaknya," katanya.
Menurut Didik Mukrianto selaku petinggi Partai Demokrat, Kemenkumham harus menolak hasil KLB Sibolangit yang menetapkan KSP Moeldoko menjadi Ketum.
Alasannya, Hasil Kongres V tahun 2020 termasuk AD/ART dan susunan kepengurusan sudah disahkan oleh Kemenkumham, dan demi hukum Kemenkumham sudah memahami sepenuhnya standing isi maupun struktural kepengurusannya.
Baca juga: Ada Nama Moeldoko di Bursa Calon Kuat Ketum Partai Demokrat KLB Sumut
"Dengan demikian, mestinya demi hukum juga Menkumham bisa mengetahui bahwa KLB tersebut Ilegal dan Inkonatitusional," katanya.
Belum lagi, ungkapnya, pada tanggal 4 Maret 2021, surat DPP Partai Demokrat sudah diterima Kemenkumham terkait dengan standing perencaan dan pelaksanaan KLB yang ilegal dan inkonstitusional.
"Dengan dalih apapun, Menkumham secara akal dan logika sehat mestinya tidak akan menerima, dan harusnya dengan tegas menolak hasil-hasil KLB," tutupnya. (rizal/win)