JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Meski dalam kondisi pandemi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan serapan anggaran Kementeriannya pada 2020 mencapai 97,65 persen atau setara dengan Rp260,13 miliar. Realisasi anggaran tersebut dari pagu kementerian sebesar Rp266,39 miliar.
Persentase tersebut lebih tinggi dari beberapa tahun terakhir. Tahun 2018, realisasi anggaran mencapai 92 persen. Saat itu, Kementerian BUMN dipegang Rini Soemarno. Erick Thohir baru masuk menjadi menteri di penghujung tahun, Oktober 2019. Sepanjang 2019, realisasi anggaran naik 97,2 persen.
Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha menyatakan apresiasinya dengan serapan anggaran yang tinggi, kinerja Erick Thohir dianggap bagus sebab sesuai dengan perencanaan.
"Bagus, kemarin kan sudah rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan beberapa BUMN, mereka menyampaikan serapan anggaran rata-rata diatas 80-90% artinya baik karena sesuai dengan perencanaan," Ujar Toha, Kamis (28/01/2021).
Baca juga: Menteri BUMN Erick Thohir Sambut Era Kendaraan Listrik
Legislator asal dapil Jateng V itu menambahkan, kinerja Erick dalam usaha membenahi dan menata BUMN sudah on the track, menurut Toha penataan BUMN oleh Erick agar tidak tumpang tindih antar-bisnis perusahaan plat merah.
"Itu mulai lagi merestrukturisasi, menata, mengevaluasi, menggabungkan, holding itu kan banyak misalnya BRI, Pegadaian sama PNM kemudian Holding asuransi juga, menata kembali, mespesifikasi lagi, jadi tidak awut-awutan lah tertata," ungkapnya.
Toha berharap, rencana dan tindakan yang sudah dilakukan mantan bos Inter Milan itu dapat membuahkan hasil kedepan, menciptakan BUMN yang profesional dan efisien agar bisa menghasilkan deviden bagi negara.
“Rencana dan tindakan itu kita harapkan membuahkan hasil yang diinginkan artinya efisiensi sama profesional itu penting di BUMN, Efisiensi itu penting dan profesional itu penting yang membuat mereka untung yang membuat mereka bisa mendukung negara ini,” tuntasnya.
Sebelumnya, Erick Thohir menjelaskan penyerapan anggaran ini meliputi belanja pegawai yang terserap 99,42 persen, belajar modal yang terserap sebesar 99,57 persen, dan belanja barang terserap 94,92 persen.
Erick menyampaikan, untuk pagu anggaran Kementerian BUMN pada 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kementerian BUMN, ucap Erick, mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 244 miliar mengingat permintaan Kementerian Keuangan agar Kementerian BUMN menurunkan pagu anggaran untuk tahun ini.
"Sepertinya di kisaran angka Rp228 miliar, turun cukup banyak hampir Rp40 miliar," ucap Erick.
Baca juga: Pengamat: Sprindik Palsu dari KPK Merusak Citra Positif Kinerja Erick Thohir
Erick memaklumi penurunan pagu anggaran lantaran kondisi keuangan negara yang dalam tekanan akibat pandemi. Erick menjelaskan, alokasi anggaran 2021 nantinya akan fokus pada sejumlah hal, salah satunya ialah pembinaan dan pengawasan BUMN. Erick ingin mendorong peningkatan profesionalitas perusahaan BUMN dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
"Kita dituntut dengan kepada Covid-19 ini banyak sekali percepatan yang harus terjadi, tidak hanya di digital tapi juga market, market berubah total karena itu bagaimana kita tingkatkan akuntabilitas kinerja organisasi menjadi sangat penting," tutur Erick.
Poin kedua, Erick ingin mewujudkan kemandirian BUMN yang berdaya saing. Erick tengah mempersiapkan sejumlah program bagi BUMN, salah satunya restrukturisasi utang BUMN. Erick mengambil contoh BUMN transportasi dan karya yang harus melakukan restrukturisasi utang dalam menjaga arus kas perusahaan.
Baca juga: PKS Minta BPK Audit BUMN Bio Farma Terkait Impor Vaksin Sinovac
Erick ingin BUMN dapat mengikuti keberhasilan restrukturisasi yang dilakukan Krakatau Steel. Erick mengatakan ada sejumlah BUMN yang memiliki utang cukup besar seperti utang PTPN sebesar Rp40 triliun, utang BUMN karya serta BUMN pariwisata. "Ini realita yang harus kita lakukan," sambung Erick.
Selain restrukturisasi, Kementerian BUMN juga terus mencari penguatan pendanaan BUMN, baik melalui PMN, right issue, atau sejumlah aksi korporasi seperti merger bank syariah hingga integrasi ultra mikro oleh BRI, Pegadaian, dan PNM. Erick berharap sinergitas tiga BUMN ini mampu mendorong para pelaku UMKM naik kelas.
"BRI sendiri kita sudah restrukturisasi yang mana BRI untuk korporasi sangat kecil 20 persen, tetapi 80 persennya ultra mikro dan UMKM. Hal ini yang kita metamorfosis pefokusan dari masing-masing BUMN," ungkapnya.
Kenaikan Cukai Tembakau Yang Tidak Berdampak Pada Kesejahteraan Petani dan Vaksin Merah Putih, Menjadi Catatan Kritis PKS Dalam Raker Dengan Menkeu.
Untuk diketahui, Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan di Jakarta, Rabu (27/1/2021). Rapat kerja ini membahas tentang Realisasi Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara tahun 2020 (pelaksanaan PEN tahun 2020), pelaksanaan APBN tahun 2021 dan keberlanjutan PEN tahun 2021, kebijakan cukai hasil tembakau dan kebijakan kluster perpajakan di dalam Undang-undang Cipta Kerja. Dalam rapat yang Panjang ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan sejumlah catatannya. (rizal/ys)