PKS Minta BPK Audit BUMN Bio Farma Terkait Impor Vaksin Sinovac

Kamis, 24 Desember 2020 15:52 WIB

Share
PKS Minta BPK Audit BUMN Bio Farma Terkait Impor Vaksin Sinovac

JAKARTA - Jelang berakhirnya semester II Tahun Anggaran 2020, PKS mendorong BPK RI untuk memprioritaskan audit BUMN Bio Farma khususnya terkait dengan impor vaksin Sinovac. 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai,  publik perlu tahu alasan Pemerintah membeli vaksin yang belakangan disebut belum teruji efektifitas dan imunoginitasnya.

Selain itu, kata Mulyanto, Pemerintah perlu bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan negara secara tertib, efisien, efektif, dan transparan, termasuk dalam pembelian vaksin ini. 

Baca juga: Pengamat: Banyaknya Disinformasi Vaksin Covid-19 Memicu Orang Ragu Hingga Menolak Divaksin

Mulyanto mengingatkan, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No.15/ 2006 tentang BPK disebutkan tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Sehingga, lanjut Mulyanto, BPK RI berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara, termasuk impor vaksin Sinovac ini. 

"Jangan sampai kewenangan besar yang diamanatkan Konstitusi menjadi mubazir," kata Mulyanto, Kamis (24/12/2020).

Baca juga: Jokowi Janji akan Copot Menteri Yang Tidak Bekerja Sungguh - Sungguh

Mulyanto mendesak, BPK RI memprioritaskan pemeriksaan impor vaksin Sinovac ini karena dikabarkan Pemerintah sudah mengimpor 3 juta dosis vaksin dengan uang muka 80%. 

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin sudah tiba dan disimpan di gudang Bio Farma sejak 6 Desember 2020. Sedangkan sisanya, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin, akan dikirim kemudian.  

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar