JAKARTA, POSKOTA. CO. ID – Presiden Jokowi memandang bahwa upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa dan butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya.
"Selain itu juga butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi, serta perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi," terang Jokowi.
Itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya secara virtual pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12/2020).
Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2020 juga dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, jajaran pimpinan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota se Indonesia.
Baca juga: Tumbuhkan Rasa Malu Menggunakan Uang Hasil Korupsi, Resep Jokowi Hindari Tindakan Pidana
Acara itu digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Negara dan Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi juga berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik, dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan.
Presiden mengungkapkan pendidikan antikorupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi.
Tetapi, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama.
Baca juga: KPK Terus Dalami Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 Meluas di Luar Jabodetabek
Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan.
"Semua lembaga pemerintahan harus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir ruang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat," ujar Jokowi.
Presiden menjelaskan, upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.
Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang memengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM, menjadi perhatian utama pemerintah.
Baca juga: Presiden Minta Kejaksaan Kembalikan Uang Sitaan Korupsi Kepada Negara
"Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti _e-budgeting, e-procurement, e-audit_, dan aplikasi-aplikasi lainnya," ungkapnya.
Pembenahan sistem yang sedang dilakukan tersebut pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah.
"Termasuk mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Menurut Presiden, profesionalitas aparat penegak hukum memiliki posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan," ungkap Jokowi. (johara/tri)