PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Tenaga Medis dan Warga Zona Merah Divaksin Covid-19

Jumat 06 Nov 2020, 14:30 WIB
Vaksin Covid-19. (ist)

Vaksin Covid-19. (ist)

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Pemerintah prioritaskan tenaga medis dan masyarakat di zona merah untuk mendapatkan vaksin Covid 19.

Menurut Mulyanto, Pemerintah harus memprioritaskan keselamatan seluruh tenaga medis agar tidak terpapar sehingga program penanggulangan Covid 19 bisa berjalan dengan baik.

Begitu juga dengan warga di zona merah, menurut Mulyanto, layak mendapat perhatian lebih agar penyebaran Covid 19 di wilayah tersebut dapat dikendalikan dan tidak meluas ke wilayah lain.

"Sekiranya vaksinasi yang direncanakan Pemerintah itu benar bisa dilaksanakan pada pekan ketiga Desember 2020, saya berharap tenaga medis dan masyarakat di zona merah harus mendapat prioritas," ujar Mulyanto, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: Pemerintah Telah Buat Peta Jalan Vaksinasi Covid-19

"Tenaga medis merupakan garda terdepan program penanggulangan Covid 19 sehingga layak untuk diperhatikan lebih dahulu," sambungnya.

Mulyanto berharap kali ini Pemerintah benar-benar dapat mewujudkan program pemberian vaksin kepada masyarakat. Jangan sampai sekedar janji seperti kejadian sebelumnya.

“Sebaiknya harus dikawal rencana tersebut agar benar-benar dapat terlaksana sesuai jadwal. Kasihan masyarakat jika harus menunggu lagi,” kata Mulyanto.

Mulyanto juga minta Pemerintah harus memastikan keamanan vaksin yang akan diberikan. Apapun merek vaksin yang akan digunakan harus sudah mendapatkan izin edar dari BPOM dan terjamin kehalalannya.

Baca juga: Satgas: Masyarakat Tak Perlu Khawatir dengan Rencana Vaksinasi Corona

Hal paling vital, lanjutnya adalah apakah vaksin tersebut aman, efektif dan halal. Artinya harus telah mendapat izin edar dari BPOM yang berarti sudah lulus uji klinis tahap 3 sehingga dapat diyakini cukup memadai bahwa vaksin tersebut tersebut benar-benar efektif dan aman.

Begitu juga aspek kehalalannya, vaksin ini harus sudah mendapatkan fatwa halal dari MUI. Ini penting karena terkait keyakinan relijius masyarakat muslim.

“Jika Pemerintah telah memastikan kedua hal itu maka langkah selanjutnya adalah membuat skala prioritas pemberian vaksin,” papar Mulyanto. (rizal/tha)

 

Berita Terkait
News Update