JAKARTA – Satgas Penanganan Covid-19 terus memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 Kabupaten /Kota sebagai upaya pencegahan terjadinya penularan Covid-19.
"Kami terus memantau, berkoordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Polri dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, termasuk juga pemerintah daerah yang menyelenggarakan Pilkada," terang Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito.
Selain itu, lanjut Wiku, pihaknya selalu memantau perkembangan zonasi dari 319 kabupaten/kota yang akan melakukan kegiatan pilkada, sebagai dasar pelaksaanaan kegiatan.
"Upaya pencegahan lain yang dilakukan ialah merancang peraturan tahapan pemilihan serentak, agar tidak memperbesar peluang penularan Covid-19," jelas Wiku dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (24/11/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Baca juga: Satgas Covid-19: Lacak Kontak adalah Kerja Kemanusiaan, Jangan Ditolak
Dia menjelaskan sampai saat ini, berbagai pelaporan pelanggaran maupun hasil evaluasi simulasi pilkada menjadi bahan perbaikan kedepannya.
Salah satu bukti respon pemerintah dan adaftif terhadap perkembangan yang ada, yaiu perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 menjadi PKPU No. 13, maupun Satgas Covid-19 yang terus memfasilitasi penyediaan alat testing untuk keperluan screening .
Ia menambahkan saat terjadi kerumunan seperti demonstrasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
Satgas daerah juga secara aktif melakukan tes screening , baik kepada pendemo yang diamankan, serta petugas pengamanan.
Baca juga: Ketua Satgas Covid-19 Minta Seluruh Kepala Daerah Melarang Kegiatan yang Timbulkan Kerumunan