ADVERTISEMENT

DPR Minta KPU, Kemendagri dan Bawaslu Terus Update DPT Pilkada 2020

Jumat, 27 November 2020 02:00 WIB

Share
DPR Minta KPU, Kemendagri dan Bawaslu Terus Update DPT Pilkada 2020

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA - Pelaksanaan pencoblosan Pilkada serentak 2020 tinggal menghitung hari, namun masih ada saja warga yang belum tercatat sebagai pemilih.

Untuk itu,  Kementerian Dalam Negeri bersama KPU dan Bawaslu diminta terus menampung dan mengapdate pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020 yang belum memiliki e-KTP. 

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kunia meminta Kemendagri agar  jemput bola perekaman e-KTP hingga jelang hari pemungutan suara pada 9 Desember mendatang. 

"Meminta Kemendagri, KPU, dan Bawaslu melakukan pelacakan data penduduk yang belum terekam serta melakukan jemput pemilih untuk perekaman e-KTP hingga H-1 pemungutan suara Pilkada 2020," kata Doli membacakan simpulan rapat, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Warga Depok Belum Terdaftar Pada DPT Tak Perlu Cemas, Cukup Tunjukkan Dokumen Berikut

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan ada  132 daerah di 32 Provinsi yang masih belum maksimal merekam data e-KTP. Terkait itu, pihaknya terus memonitor oleh Tim Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri.

"Untuk itu saya sudah membentuk tim, sudah saya tandatangani tadi, untuk membuat sebanyak 32 tim ke 32 provinsi. 32 provinsi karena hanya dua provinsi yang tidak menggelar Pilkada, yaitu Aceh dan DKI Jakarta," kata Tito dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI.

Tito mengatakan, Desk Pilkada itu akan bergerak berkoordinasi, mengawasi, melakukan supervisi kepada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk perekaman KTP-el, serta kepada seluruh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencegah terjadinya kerumunan saat perekaman yang dapat melonjakkan kasus Covid-19 di daerah yang menggelar Pilkada.

Baca juga: Satgas Minta Penyelenggara Pilkada Cegah Penularan Covid-19

"Tim ini akan melihat apa permasalahannya sehingga perekaman KTP-el belum maksimal. Apakah sarana dan prasarana, misalnya printer, maka tim akan memobilisasi, meminjam printer dari daerah-daerah yang tidak melaksanakan pilkada," ucap Tito. (rizal/ys)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT