JAKARTA – Anggota DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, meminta Pemerintah tidak buru-buru melakukan vaksinasi Covid-19 di Indonesia pada bulan Desember ini.
"Saya sangat setuju dengan saran, masukan, dan pertimbangan organisasi-organisasi profesi, seperti Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang minta secara terbuka agar Pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat," terang Saleh di Jakarta, Kamis (12/11/2020).
Anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara II ini menambahkan, organisasi profesi kedokteran tersebut tidak sembarangan memberikan pendapat.
Baca juga: Wagub DKI Jakarta Ariza Ngaku Siap Disuntik Vaksin Covid-19
"Mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek. Karena itu, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti," papar Saleh.
Sebab itu, pinta Saleh, Pemerintah diminta untuk mendengar dan memperhatikan masukan dan saran dari beberapa organisasi profesi kedokteran, terkait dengan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia bulan Desember ini.
"Organisasi-organisasi tersebut telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat," tegas dia.
Baca juga: PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Tenaga Medis dan Warga Zona Merah Divaksin Covid-19
Saleh menjelaskan mereka menginginkan adanya jaminan keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga diminta untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin covid-19 di negara lain.
Di Brazil, misalnya, mereka dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerjasama dengan Sinovac Biotech.
Baca juga: Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Tidak Ada Efek Samping Berbahaya
"Disebutkan, alasan penghentiannya dikarenakan adanya "insiden merugikan" yang melibatkan sukarelawan vaksin. Insiden merugikan itu antara lain dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir dan peristiwa signifikan secara klinis lainnya," ujarnya.
Saleh mengatakan ini penting dicermati. "Informasi lebih dalam terkait hal ini harus digali. Apalagi, perusahaan yang bekerjasama dengan Brazil sama dengan yang bekerjasama dengan Indonesia," tutur Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD).
"Kalau melihat alasan penghentian uji klinis di Brasil sangat serius. Walau di Indonesia belum ditemukan kendala, namun studi komparatif perlu dilakukan. Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan".
Baca juga: Tangerang Raya Belum Menerima Informasi Alokasi Vaksin Covid-19
Ia menambahkan kalau betul pemerintah menjadwalkan vaksinasi di bulan Desember, berarti waktu yang tersedia tidak banyak. "Apakah waktu sesingkat ini cukup untuk melakukan kajian dan pendalaman? Saya tidak tahu. Kita kembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi ada satu pesan yang harus diingat, keamanan dan keselamatan warga negara harus di atas segalanya". (johara/tri)