PEMILIHAN kepala daerah penting karena menyangkut kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mematuhi protokol kesehatan juga penting karena menyelamatkan masyarakat dari wabah pandemi.
Lantas mana yang lebih penting? Jawabnya keduanya sama pentingnya.
Makna yang hendaknya kita tangkap bukan untuk membandingkan mana yang lebih penting dan tidak penting. Tetapi bagaimana kita menyikapi agar keduanya dapat berjalan dengan baik dan benar, sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
Tentu, acuannya adalah aturan main, sebagaimana pilkada berlangsung di tengah pandemi.
Artinya kebijakan yang perlu disesuaikan adalah terkait pelaksanaan pilkada, bukan penanganan Covid yang menyesuaikan gelaran pilkada.
Mengapa? Jawabnya, pilkada dibolehkan untuk tetap digelar di masa pendemi dengan catatan segala tahapannya dapat mematuhi protokol kesehatan (prokes).
Maknanya, semua yang terlibat dalam gelaran pilkada diyakini akan mematuhi segala protokol kesehatan sebagaimana telah ditetapkan. Mulai dari aktivitas proses pendaftaran, pelaksanaan pengundian nomor urut, kampanye hingga pemungutan suara.
Tahapan pilkada sekarang sudah memasuki masa kampanye yang dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020.
Sayangnya dari pemantauan, kampanye yang digelar masih menggunakan pola lama seperti tatap muka. Meski jumlah massa yang hadir tak sebanyak acara dangdutan di lapangan, tetap saja terdapat kerumuman massa.
Ini menjadi keprihatinan Satgas Penanganan Covid -19, juga keprihatinan kita semua.
Mestinya, sebagai calon kepala daerah memberi contoh kepada masyarakat dalam mematuhi prokes, bukan sebaliknya karena kepentingan kampanye mengabaikan prokes. Sementara kita tahu kerumunan massa, berapa pun jumlahnya berpotensi menularkan virus.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
