KATA konstitusional ini banyak dilantunkan belakangan ini seiring dengan maraknya penolakan terhadap Omnibus Law. Kata inipun biasanya dinyatakan misalnya, penolakan UU itu dan UU apapun harus dilakukan secara konstitusional. Artinya harus dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum.
Jika suatu UU dirasakan tidak baik, tidak aspiratif dan tidak adil maka penolakan itu harus dimajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan MK itu harus dijadikan pegangan dan harus diikuti meskipun misalnya menolak tuntutan publik.
Ini konsekuensi dari prosedur konstitusional. Artinya, meskipun keputusan MK dianggap tidak adil maka publik harus menerima keputusan tsb.
Baca juga: Bamsoet: Ekspresi Kebebasan Berpendapat Harus Dilakukan Proporsional
Apakah hal itu adil? Tentu saja tidak. Karena itu prosedur konstitusional kadang-kadang tidak dipatuhi oleh publik dan terjadi demonstrasi menolak suatu UU atau kebijakan pemerintah lainnya. Apalagi jika publik sudah terlanjur tidak percaya terhadap lembaga-lembaga pemerintah.
Di AS misalnya, demo meminta persamaan hak kulit hitam dengan kulit putih terjadi terus hingga saat ini. Di Hongkong, kaum muda berdemo tiap hari dalam beberapa bulan terakhir menuntut agar RRC memberikan kebebasan berdemokrasi bagi warga Hongkong. Di Bellarusia, warganya melakukan demo menentang hasil pilpres yang dianggap curang, dan banyak contoh lainnya.
Bagaimana kita harus memaknai berbagai demo dari warga dimanapun terhadap pemerintahnya? Demo itu adalah salah satu cara yang dipilih oleh rakyat untuk menyatakan kehendak mereka kepada pemerintah.
Baca juga: Kemlu Mengkonfirmasi Soal Wanita WNI yang Ditangkap di Filipina Terkait Bom
Tapi di negara manapun demo dilakukan hanya ketika Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat dianggap tidak mampu mewakili kepentingan rakyat.
Jadi menurut pandangan ini, demo adalah cara yang konstitusional apabila DPR dan pemerintah tidak mau mengikuti kemauan rakyat. Sebab rakyat tidak memiliki sarana dan cara lainnya lagi apabila aspirasi nya tidak didengar.