PRAKTIK politik uang lagi ramai diperbincangkan berbagai kalangan, menyusul permintaan Mahkamah Konstitusi (MK) agar parpol dibubarkan, jika membiarkan praktik politik uang.
Permintaan MK ini menjadi menjadi bagian tak terpisahkan terkait diputuskannya sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024. Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan kelemahan proporsional terbuka adalah praktik politik uang.
Langkah konkret untuk mencegahnya, di antaranya dengan membubarkan parpol yang membiarkan terjadinya praktik politik uang.
Seperti diketahui, praktik politik uang bukan hal yang baru.Setiap gelaran pemilu, para caleg yang bermodal besar dalam membeli suara kepada calon pemilih. Jual beli suara, bahkan dilakukan secara terbuka, sehingga muncul istilah “nomore piro, wani piro”.
“Ada juga istilah serangan fajar sebagai strategi sebelum calon pemilih mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Biar ingatan masih segar, nggak lupa,” kata Heri mengawali obrolan warteg bersama mas Bro dan Yudi.
“Bukan cuma biar ingat. Juga memberikan yang terbaik, dari yang telah diberikan pesaing lainnya. Misalnya, kalau orang lain memberi 1, ini dikasih 2,” tambah mas Bro.
“Berarti saling bersaing dong agar pemilih berpaling,” kata Heri.
“Iya, ini yang harus dicegah. Jor- joran jual beli suara, jangan sampai terjadi di Pemilu tahun 2024,” kata Yudi.
“Apa bisa dicegah, kan transaksi dilakukan di bawah tangan. Ibaratnya tahu sama tahu,” kata Heri.
“Itulah perlunya kontrol dari parpol. Parpol harus tegas, kader yang terbukti melakukan praktik politik uang harus ditindak. Jika membiarkan, parpolnya bisa dibubarkan oleh pemerintah” kata mas Bro.
“Kalau parpolnya bubar, anggota DPR dan DPRD ikut bubar dong?” kata Heri.
“Hanya saja prosesnya tak semudah dikatakan. Ini yang perlu diatur lebih lanjut untuk mencegah kesewenangan,” urai mas Bro. (jokles)
