JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucapkan rasa syukur Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019 disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Hal tersebut dikatakan Anies, seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI dengan agenda Laporan P2APBD DKI 2019, yang digelar hari ini, Senin (7/9/2020) di ruang sidang Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta.
Anies mengatakan, akan menindaklanjuti semua catatan hasil reses anggota dewan yang turun ke Daerah Pemilihan (Dapil) mereka masing-masing untuk menampung aspirasi dari konsetuennya.
"Jadi, pembahasan P2APBD itu untuk 2019 yang tadi disampaikan dan InsyaAllah kita tindak lanjuti," ucap Anies seusai rapat Paripurna di gedung DPRD DKI.
Dalam Rapat Paripurna tersebut sempat terjadi ketegangan. Pasalnya, ada empat fraksi yang menolak Laporan PA2APBD DKI 2019, dan memutuskan untuk walkout atau meninggalkan ruang Rapat Paripurna.
Keempat fraksi itu adalah Golkar, PAN, NasDem dan PSI. Meski mendapat penolakan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi tetap mengesahkan PA2PBD 2019 karena jumlah anggota DPRD DKI yang ada tetap masih memenuhi kuorum.
"Ada Lebih Di Ruang Rapat Paripurna 50 orang secara keputusan ini sah. Saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini, apakah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 untuk ditetapakn untuk menjadi peraturan daerah, dapat disetujui?," kata Pras di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2020).
Dari fraksi yang ada yakni PDIP, Gerindra Demokrat, PKS dan PKB-PPP menyatakan setuju pengesahan PA2APBD DKI 2020. "Setuju," jawab seluruh fraksi yang ada. (Yono/tha)