Pelawak Menangi Putaran Pertama Pemilihan Presiden Ukraina

UKRAINA- Seorang pelawak yang sama sekali tidak memiliki pengalaman politik, hampir dapat dipastikan mendapatkan suara terbanyak di pemilihan presiden Ukraina. Exit polls hari Minggu (31/03) menunjukkan, komedian bernama Volodymyr Zelenskiy meraih lebih dari 30% suara, jauh mengungguli kandidat petahana, Petro Poroshenko, yang diperkirakan meraih sekitar 17% suara. Calon ketiga, bekas perdana menteri, Yulia Tymoshenko, berada di urutan terbawah dengan proyeksi perolehan suara 14,2%. Jika hasil ini dikukuhkan, Zelenskiy akan berhadapan dengan Poroshenko pada putaran kedua, yang digelar tiga pekan mendatang. "Saya sangat puas, tapi ini bukan hasil akhir," ujar Zelenskiy kepada wartawan BBC, Jonah Fisher, beberapa menit setelah exit polls diumumkan. Zelenskiy sering tampil sebagai presiden dalam acara satire televisi, yang diberi judul Pelayan Rakyat. Dalam acara ini, karakter yang diperankan Zelenskiy adalah sosok rakyat biasa yang kemudian menjadi presiden dengan janji memberantas korupsi. Zelenskiy adalah antitesis politikus konvensional. Ia tak pernah menggelar rapat akbar. Juga tak banyak memberikan wawancara kepada media. Pengamat sulit membaca pandangan politiknya, selain bahwa ia menggambarkan dirinya sebagai "figur segar dan berbeda". Ia banyak memanfaatkan media sosial untuk menjangkau para pemilih muda. Ia juga tak sungkan untuk menggunakan bahasa Rusia, yang dalam periode saat ini dianggap hal yang sensitif di Ukraina. Namun sikapnya ini membuat dirinya mendapat dukungan luas di kawasan timur, yang banyak didiami oleh warga berbahasa Rusia. Poroshenko menggambarkan proyeksi perolehan suara 17% sebagai "pelajaran pahit". Kementerian Dalam Negeri mengatakan mereka menerima laporan ratusan pelanggaran pemilu, namun para pemantau asing berpendapat secara umum pemilu berlangsung lancar. Pilpres Ukraina tahun ini diikuti oleh 39 calon. Jika tidak ada yang meraih 50%, dua calon dengan perolehan suara terbanyak akan mengikuti pencoblosan putaran kedua pada 21 April. Bekas negara Uni Soviet ini menganut sistem semipresidendial, dan pemegang kekuasaan ini ikut menentukan kebijakan di bidang keamanan, pertahanan, dan urusan luar negeri.(BBC)