TUNDUK PADA ASING

Oleh H. HarmokoBERULANG kali pada rubrik ini kita bahas bahwa Indonesia sekarang telah menjadi penganut demokrasi liberal. Sistem ini sebenarnya tidak mengakar pada kehidupan bangsa kita. Lihat saja apa yang terjadi. Sumber-sumber intelijen sejak era reformasi menyebutkan ada empat skenario yang dirancang oleh konspirasi global untuk menghancurkan Indonesia. Keempat skenario itu: (1) jadikan Indonesia sebagai negara berdemokrasi liberal, (2) jadikan pemerintahan Indonesia bersistem kabinet parlementer, (3) dudukkan presiden yang lemah sehingga bisa tunduk pada kepentingan asing, dan (4) ciptakan huru-hara besar pascaterpilihnya presiden untuk menuju keruntuhan NKRI. Skenario pertama dilakukan lewat perubahan UUD 1945. Skenario kedua, coba lihat, sistem kabinet pemerintahan Indonesia yang seharusnya kabinet presidensial berubah menjadi parlementer. Presiden yang seharusnya punya hak prerogatif menetapkan kabinet, meski disebutkan masih bersistem kabinet presidensial, praktiknya adalah kabinet parlementer dengan menentukan formasi kabinet berdasarkan kepentingan partai yang duduk di DPR. Bagaimana tentang skenario ketiga? Posisi presiden tak lebih sebagai petugas partai, bukan sebagai pemegang mandat rakyat. Dalam kondisi seperti itu, posisi presiden tidak lagi kuat, bergantung pada kebijakan partai. Sedangkan skenario keempat, kita sudah pula bisa merasakan sekarang. Pertarungan para kubu pendukung capres sudah menimbulkan pergesekan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Para arif cendekiawan, termasuk pemuka agama, purnawirawan TNI, organisasi profesi bersaing tidak sehat dalam memberikan dukungannya terhadap pasangan capres. Di tengah situasi seperti itu, sistem hankamrata pun menghadapi persoalan serius. Empat skenario itu, banyak di antara kita tidak memahaminya sebagai instrumen perang nirmiliter yang dilancarkan oleh pihak asing. Pihak asing menggunakan pihak-pihak dalam negeri untuk mewujudkan skenario tersebut. Karena tidak paham, kita juga tidak sadar telah memberi kepercayaan kepada pemimpin yang tunduk pada kepentingan asing. Itulah yang kini sedang dan akan terus terjadi di Indonesia, yang oleh banyak orang disebut sebagai konsekuensi era globalisasi. Sebagian yang lain menengarai sebagai bentuk penjajahan gaya baru yang tidak berupa penjajahan fisik mencakup penjajahan ideologi, budaya, dan ekonomi. Mengingat hal itu, kita harus cermati juga bahwa isu supremasi sipil, pelanggaran HAM, dan demokratisasi bisa kita tengarai sebagai bagian dari cara melemahkan pertahanan dan keamanan negara. Di wilayah inilah emosi bangsa kita dikocok. Bagaimana kita harus menyikapi hal yang sudah telanjur terjadi itu? Membangun kesadaran segenap komponen bangsa tentang adanya serangan perang nirmiliter--melalui empat skenario itu--menjadi hal penting. Dengan kesadaran seperti itu, kita berharap rakyat semakin cerdas sehingga tidak lagi mau digiring untuk memilih pemimpin yang tunduk pada kepentingan asing. Tidak bisakah? ( * )