Dua Juta Anak Suriah Putus Sekolah

JENEWA, SWISS — Tahun ajaran baru akan segera dimulai Suriah, tetapi  kira-kira  dua juta  anak  terlantar di dalam dan luar Suriah, tidak memperoleh pendidikan. Sekitar 40 persen  dari mereka dari kelas satu sampai 3 SMP, putus sekolah. Menurut UNICEF,  sekitar separuh dari mereka  melarikan diri dari konflik di Suriah,  dan sekarang menjadi pengungsi di Lebanon, Yordania, Irak dan Turki.

Jurubicara  UNICEF, Marixie  Mercado mengatakan, sebagian besar anak tidak bisa bersekolah karena kekerasan di dalam negeri, kemiskinan, dan ketegangan di dalam  masyarakat. "Setelah 30 bulan mengalami  konflik, anak-anak menjadi semakin takut, marah dan kecewa. Resiko hilangnya satu generasi menjadi semakin gawat karena  tiap hari anak-anak tidak bisa masuk sekolah." Di Lebanon terdapat 550.000 anak Suriah usia sekolah, lebih dari separuh jumlah yang bisa ditampung oleh sekolah-sekolah di Lebanon. Di Yordania, menurut UNICEF,  sekitar  dua pertiga  dari 150.000 anak Suriah usia sekolah tidak bersekolah.

Di salah satu kamp utama, kurang dari separuh dari 30.000 anak Suriah bersekolah. Para pemimpin agama dan masyarakat berusaha meningkatkan  pendidikan dan pengetahuan di Yordania. Sementara di Irak, 90 persen anak pengungsi putus sekolah. “Ada 3.000 lebih sekolah yang rusak atau hancur, 900 lebih sekolah  digunakan untuk tempat penampungan bagi keluarga-keluarga yang  meninggalkan rumah-rumah mereka," kata Mercado.

"Sekolah-sekolah yang buka tidak mempunyai cukup guru, kekurangan ruang kelas, dan tidak cukup  dana. Kenyataan bahwa  masih ada anak-anak yang pergi ke sekolah adalah luar biasa, dan saya rasa  itu  menunjukkan prioritas luar biasa warga Suriah dalam pendidikan. Para orang tua murid  berbicara tentang  resiko yang mereka hadapi kalau mereka menyekolahkan anak-anak mereka." UNICEF kini menyelenggarakan  program-program pendidikan sendiri di rumah atau home-schooling. Tetapi  kata UNICEF, badan itu hanya menerima 51 juta  dari  anggaran 161 juta dolar yang diperlukan dari para donor  internasional untuk pendidikan. (VoAnews/d)