POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, menyampaikan bahwa hingga saat ini lembaganya belum mendapatkan laporan resmi terkait desakan sejumlah purnawirawan TNI yang meminta Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, untuk mundur dari jabatannya.
"Hingga saat ini kami belum menerima laporan tersebut. Jika nanti ada, tentu akan menjadi pembahasan dalam rapat pimpinan MPR," ujar Eddy kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin, 28 April 2025.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa MPR selalu berpegang teguh pada konstitusi dalam menyikapi berbagai isu politik nasional.
Baca Juga: Buka Suara Soal Usulan Pemakzulan Wapres Gibran, Wiranto Singgung Soal Trias Politika
Ia juga menilai bahwa wacana pemberhentian atau pemakzulan terhadap Gibran harus dikaji lebih dalam oleh para ahli hukum tata negara.
"Menurut saya, hal seperti ini harus mendapatkan telaah dari para pakar hukum terlebih dahulu. Namun yang pasti, kami di MPR tetap berpijak pada ketentuan konstitusi yang berlaku," jelas Eddy.
Sebelumnya, beredar surat pernyataan sikap dari kelompok purnawirawan TNI yang memuat delapan poin tuntutan. Dalam dokumen tersebut, tercatat sebanyak 103 jenderal purnawirawan, 73 laksamana purnawirawan, 65 marsekal purnawirawan, dan 91 kolonel purnawirawan turut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pernyataan tersebut.
Sebuah usulan dari Forum Purnawirawan TNI yang menyerukan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memicu kontroversi di Indonesia.
Baca Juga: Wapres Gibran Monolong Bicara Soal Hilirisasi Langsung Dirujak Warganet
Usulan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan pengamat politik, sebagaimana terlihat dalam diskusi sengit di media sosial X.
"Purnawirawan TNI usul Wapres diganti bukan usulan yang biasa-biasa aja, selain baru pertama terjadi di Indonesia para Purnawirawan ini pasti gak cuma Asbun #Hensa," kata pengamat politik Hendri Satrio dalam akun X miliknya pada Sabtu, 26 April 2025.
