JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komunitas Pesepeda Bike to Work (B2W) Indonesia, Fahmi Saimima melontarkan kritikan terhadap kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terkait rencana penambahan jalur sepeda 3,8 km pada 2025.
Pasalnya, penambahan jalur sepeda itu juga sempat direncanakan pada tahun 2023 yang hingga saat ini belum terealisasikan.
"Faktanya, sejak tahun 2023 hingga saat ini, tidak ada realisasi penambahan maupun pemeliharaan jalur sepeda di Jakarta," ucap Fahmi dalam keterangan tertulisnya, Senin, 28 April 2025.
Baca Juga: Rencana Penambahan Jalur Sepeda Dikritik, Dishub Jakarta Angkat Bicara
Selain itu, Fahmi menyebut, program strategis seperti evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda yang sempat direncanakan saat ini hilang tanpa kejelasan.
"Baik dalam pelaksanaan maupun transparansi anggarannya," kata Fahmi.
Menurutnya, saat kebutuhan warga atas jalur sepeda aman diabaikan, justru Dishub DKI menganggarkan Rp 37,3 miliar untuk pembelian 20 unit motor gede (moge) pengawalan berkapasitas 1.600 cc.
"Padahal, secara hukum, petugas Dishub tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawalan kendaraan, mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 dan PP No 43 Tahun 1993," ujar Fahmi.
Baca Juga: Mubazirnya Anggaran Jalur Sepeda
Fahmi mempertanyakan, Dishub DKI ingin mementingkan gaya hidup mewah atau kebutuhan dasar mobilitas masyarakat Jakarta.
"Bandingkan dengan anggaran jalur sepeda yang hanya Rp10 miliar--selisih yang mencolok antara prioritas gaya hidup bermotor mewah dengan kebutuhan dasar mobilitas warganya," ujar Fahmi.
.jpg)
