Sekali lagi, kata dia, selama ini seluruh kegiatan dinas yang ia lakukan selalu dilaporkan secara terbuka.
"Kegiatan ini dilakukan dengan didampingi oleh BKPSDM dan Inspektorat untuk memastikan surat edaran Bupati yang disampaikan kepada OPD dan desa terkait netralitas ASN," tegasnya.
Kronologi Dugaan Pemalsuan Surat
Dugaan pemalsuan sendiri bermula dari beredarnya surat yang ditujukan kepada para camat dan kepala desa, berisi permintaan dukungan dana, seolah-olah berasal dari Bupati Tasikmalaya.
Surat tersebut menjadi sorotan setelah diketahui tidak pernah dikeluarkan secara resmi oleh pihak Bupati.
Dalam keterangannya, Bupati Ade Sugianto menyatakan, surat tersebut bukan bagian dari surat resmi Pemkab Tasikmalaya, dan menyebut bahwa kop surat dan stempel yang digunakan dalam surat tersebut berbeda dari yang biasa digunakan. Ia pun mencurigai adanya unsur pemalsuan.
Ade bahkan mengklaim ada sekitar 30 surat yang diduga dipalsukan. Surat-surat tersebut terkait dengan biaya perjalanan dinas yang melibatkan wakil bupati, para camat, dan kepala desa, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp15 juta hingga Rp20 juta.
Tim kuasa hukum Bupati, Bambang Lesmana sendiri menyampaikan, dugaan pemalsuan melibatkan penggunaan kop surat, isi surat, serta stempel Bupati yang tidak sah.
Menurutnya, kliennya tidak pernah mengeluarkan surat yang dimaksud dan tidak pernah memerintahkan permintaan dana kepada camat dan kepala desa.
“Jika terbukti bersalah, maka Wabup Cecep dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara,” jelas Bambang.
