POSKOTA.CO.ID - Jagat media sosial X tengah diramaikan dengan beredarnya sejumlah video yang menampilkan sosok diduga sebagai keluarga dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, saat turun dari sebuah private jet.
Cuplikan tersebut memicu berbagai reaksi dari warganet dan menjadi perbincangan hangat.
Video yang pertama kali diunggah oleh akun @BosPurwa memperlihatkan tiga momen berbeda, yang seluruhnya memperlihatkan seseorang yang disebut-sebut sebagai Bahlil Lahadalia dan keluarganya, sedang turun dari jet pribadi berwarna putih.
Baca Juga: Gaya Hidup Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Kembali Jadi Sorotan Usai Video Jet Pribadi Viral
Dalam video pertama, tampak beberapa orang menyambut kedatangan satu keluarga yang baru saja turun dari private jet.
Video berikutnya menunjukkan seorang pria mengenakan kaos biru, yang diduga sebagai Bahlil, kembali terlihat turun dari jet yang sama.
Sementara itu, dalam video ketiga, pria tersebut terlihat didampingi seorang wanita yang mengenakan busana serupa, keduanya berpakaian kuning dan disambut sejumlah petugas setibanya.
Unggahan ini langsung menyita perhatian pengguna X. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan sumber penggunaan jet pribadi tersebut dan mempertanyakan apakah itu fasilitas negara atau milik pribadi.
“Pak @prabowo gak masalah gitu punya menteri yang bolak-balik naik private jet?” tulis akun pengunggah video tersebut dalam cuitannya.
Komentar-komentar pun bermunculan, menyoroti gaya hidup para pejabat. Salah satu netizen menulis, “Private sewa negara atau milik pribadi? Kalau sewa negara untuk kepentingan pribadi sangat memalukan.”
Sementara yang lain berkomentar sinis, “Bosnya curcol, kasihan menteri-menteri saya kerja keras lima bulan belum dapat mobil. Ternyata mereka semua naik turun private jet.”
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai keaslian video atau klarifikasi atas dugaan tersebut.
Ini bukan kali pertama, dan bagi Bahlil Lahadalia, bukan pula satu-satunya kontroversi yang mengiringi karier politik dan birokrasi yang ia jalani.
Deretan Kontroversi Bahlil Lahadalia
Sejak menjabat sebagai pejabat publik, baik sebagai Menteri Investasi maupun Menteri ESDM, Bahlil telah beberapa kali menjadi topik perbincangan karena sejumlah kebijakan dan pernyataan yang kontroversial. Berikut beberapa di antaranya:
1. Dugaan Jual-Beli Izin Tambang
Pada Maret 2024, Majalah Tempo merilis hasil investigasi yang menyebut Bahlil melakukan praktik tebang pilih dalam pencabutan izin usaha pertambangan (IUP).
Kasus yang paling menonjol adalah terkait PT Meta Mineral Pradana yang tetap mendapatkan izin meski sudah tidak beroperasi sejak tahun 2010.
Belakangan diketahui bahwa perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Papua Bersama Unggul, yang disebut-sebut terafiliasi langsung dengan Bahlil.
Praktik seperti ini memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha, khususnya di sektor pertambangan yang sensitif terhadap isu lingkungan dan kepentingan masyarakat adat.
2. Pernyataan Tentang SDM Lokal
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Februari 2023, Bahlil menyatakan bahwa tenaga kerja lokal belum cukup kompeten untuk memenuhi kebutuhan industri bertaraf internasional.
Meskipun mungkin bermaksud sebagai kritik konstruktif terhadap kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dalam negeri, pernyataan itu dinilai melecehkan oleh sejumlah pihak.
Banyak yang merasa bahwa seharusnya pemerintah mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja nasional, bukan meragukan kemampuannya secara terbuka.
3. Tudingan Campur Tangan Asing dalam Konflik Rempang
Konflik sosial yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, pada September 2023, juga menyeret nama Bahlil.
Ia menyatakan bahwa ada indikasi keterlibatan pihak asing yang memprovokasi warga dalam penolakan terhadap proyek pengembangan kawasan industri.
Meski pernyataan ini dianggap berani, sebagian pihak menganggapnya sebagai pengalihan isu dari konflik sosial yang sebenarnya lebih kompleks dan berkaitan dengan hak-hak masyarakat lokal atas tanah mereka.
4. Polemik Gelar Doktor dalam Waktu Singkat
Pada Oktober 2024, Bahlil dikabarkan berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia hanya dalam waktu 1 tahun 8 bulan.
Kecepatan ini menimbulkan polemik dan memunculkan dugaan bahwa proses akademik yang dilaluinya tidak sesuai standar.
Universitas Indonesia pun akhirnya menunda pengesahan kelulusannya dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur akademik yang ditempuh oleh Bahlil.
5. Kebijakan Pelarangan Pengecer Gas 3 Kg
Sebagai bagian dari upaya penertiban distribusi gas bersubsidi, Bahlil mengeluarkan kebijakan pelarangan penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer.
Langkah ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah beralasan ingin mencegah penyalahgunaan distribusi.
Di sisi lain, masyarakat kecil yang selama ini mengandalkan pengecer untuk mendapatkan gas 3 kg merasa dirugikan.
Baca Juga: Deretan Pelanggaran Disertasi Bahlil Lahadalia, DGB UI Tegaskan Soal Sanksi
6. Klaim Investasi di IKN yang Dipertanyakan
Pada akhir tahun 2023, Bahlil mengklaim bahwa investasi sebesar Rp200-300 triliun telah masuk ke proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Namun data resmi dari Otorita IKN pada Oktober 2024 menyebut bahwa nilai investasi yang masuk baru mencapai Rp58,41 triliun.
Perbedaan angka yang sangat signifikan ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan validitas data yang disampaikan oleh pejabat negara.
7. Foto Viral dengan Minuman Keras
Isu terakhir yang turut memperkeruh citra publik Bahlil adalah beredarnya foto yang menampilkan sosok mirip dirinya duduk di dekat meja yang terdapat botol minuman keras.
Foto ini menjadi viral pada Agustus 2024 dan menuai berbagai spekulasi, meskipun tidak ada konfirmasi resmi mengenai keaslian gambar maupun konteksnya.
Figur seperti Bahlil Lahadalia, yang menduduki posisi strategis di pemerintahan, tentu akan selalu berada di bawah pengawasan publik.
Setiap langkah, pernyataan, dan kebijakan akan dinilai dan dikritisi, terutama ketika menyangkut kepentingan rakyat banyak.
Dalam era digital yang serba terbuka seperti saat ini, transparansi dan integritas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
