POSKOTA.CO.ID – Isu reshufle kabinet terus menguat usai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut kemudian mendapat tanggapan dari kalangan menteri, salah satunya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Bahlil menyebutkan bahwa menteri tidak boleh membuat sebuah tindakan yang melampaui kewenangan Presiden Prabowo.
Baca Juga: Berhasil Jaga Pertumbuhan Investasi, Ekonom Sebut Kinerja Menteri Bahlil 'On The Track'
Sebelumnya, rapat terbatas digelar bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Minggu, 16 Maret 2025.
Dirinya kemudian membahas pertanyaan soal isu Sri Mulyani mundur. Menteri Bahlil sebelumnya menjealsakan mengenai rapat terbatas yang awalnya membahas soal hilirisasi.
"Ini malam Nuzulul Quran, tadi saya bicara tentang hilirisasi. Hilirisasi ini bagian dari pada perintah Al-Quran untuk melakukan distribusi ekonomi," ucapnya usai acara malam Nuzulul Quran di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu.
Menteri Bahlil menyebutkan, hilirisasi harus dilakukan agar kekayaan bangsa bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat.
Baca Juga: Pengamat Optimis Upaya Menteri Bahlil Target Investasi Rp 1.400 Triliun Tahun 2023 Terealisasi
Tepis Isu Mundurnya Sri Mulyani
Kemudian, dia menyampaikan bahwa tak ada hubungan antara pembahasan hilirisasi tersebut dengan isu mundurnya Sri Mulyani.
"Dan jangan kita selalu berpikir bahwa melampaui batas kewenangan Presiden. Ndak boleh karena urusan menteri itu urusan mutlak, hak prerogatif Presiden,” ungkapnya.
.jpg)
