PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Puluhan sopir angkutan umum Antar Kota Dalan Provinsi (AKDP) dari beberapa jurusan di Kabupaten Pandeglang, melakukan sweeping angkutan travel gelap di kawasan Terminal Bus AKAP Tarogong, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Selasa 25 Maret 2025.
Aksi sweeping dilakukan sebagai bentuk protes terhadap maraknya travel bodong, dan para sopir juga meminta ketegasan dari pihak pemerintah untuk menertibkan angkutan ilegal tersebut.
Berdasarkan pantauan Poskota.co.id, para sopir angkutan umum AKDP jurusan Cibaliung-Serang, Sumur-Serang, dan Tamanjaya-Serang berkumpul serta memarkirkan kendaraan mereka di Terminal Bus AKAP Tarogong, Pandeglang.
Sopir yang melaju dari arah Cibaliung tidak melanjutkan perjalanan hingga Serang, melainkan berhenti di terminal tersebut dan memarkirkan kendaraan mereka di kawasan terminal.
Selain itu, para sopir AKDP juga menghentikan kendaraan pribadi dan travel yang mengangkut pemudik, kemudian mengarahkan kendaraan tersebut masuk ke Terminal Tarogong sebelum diserahkan kepada petugas di pos pengamanan terminal.
Baca Juga: MTI Sebut Suburnya Travel Gelap Jelang Lebaran Bukti Kegagalan Pemerintah
Ketua Paguyuban Sopir AKDP, Inan Padasuka, mengungkapkan bahwa aksi sweeping dan mogok ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan.
Tindakan sweeping bertujuan mendesak pihak terkait agar mengambil langkah tegas terhadap keberadaan travel ilegal.
"Aksi sweeping ini karena adanya travel gelap. Ini sering terjadi dalam setiap tahunnya terutama menjelang Lebaran," kata Inan, Selasa 25 Maret 2025.
Aksi sweeping tersebut, lanjut Inan, dilakukan agar mendapat perhatian dari Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian maupun Dinas Perhubungan (Dishub).
Ia berharap pihak terkait segera mengambil tindakan tegas terhadap maraknya travel bodong yang beroperasi menjelang Lebaran.
"Setelah ini kami akan menyerahkan kepada pihak APH maupun Dishub supaya cepat disikapi travel bodong itu," katanya.
Diakuinya, selama melakukan aksi sweeping, pihaknya sudah menemukan puluhan travel bodong yang melintas di jalur Pandeglang dari arah Jakarta dengan membawa penumpang atau pemudik.
"Pada aksi sweeping pertama tadi malam ditemukan ada 30 kendaraan travel boding, dan hari ini juga ada beberapa yang ditemukan, dan kami serahkan kepada pihak yang berwenang untuk bisa disikapi," ujarnya.
Menurutnya, maraknya travel bodong tersebut dirasa sangat merugikan bagi para sopir angkutan umum yang sudah jelas memiliki izin trayek.
Baca Juga: Dishub Pandeglang Terima Banyak Aduan Soal Travel Gelap Jelang Lebaran
"Dampak makanya travel bodong ini penghasilan para sopir angkutan umum pun menurun drastis. Jadi kami mohon ini segera disikapi oleh pihak terkait," pintanya.
Sebelum aksi sweeping dilakukan, lanjut Inan, para sopir angkutan sempat menggelar audiensi dengan Dishub Banten.
Namun, hingga saat ini belum ada tindakan yang diambil, sehingga mereka terpaksa turun tangan dan melakukan protes terhadap maraknya travel bodong.
"Kami sebelumnya juga melakukan audiensi dengan Dishub Banten baik jilid I hingga jilid II, dengan harapan agar ada tindakan terhadap travel bodong. Namun belum ada tindakan juga, sehingga kami harus melakukan sweeping seperti ini," tuturnya.
"Makanya kami harap aksi sweeping ini dapat didengar oleh pihak APH dan Dishub, supaya melakukan tindakan terhadap travel bodong itu," tegasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua paguyuban sopir AKDP Sudiro 45 tahun menambahkan, aksi tersebut dilakukan bentuk protes para sopir atas maraknya travel bodong menjelang Lebaran Idul Fitri 2025 ini.
Pasalnya, lanjut dia, para sopir sudah pernah melakukan audiensi dengan pihak Dishub dan kepolisian mengenai maraknya travel bodong tersebut. Namun hingga saat ini travel bodong tersebut masik marak.
"Itu kan kewajiban pihak pemerintah. Kami juga sebetulnya tidak ingin melakukan mogok kerja dan sweeping kalau ada tindakan dari pihak kepolisian dan Dishub soal maraknya travel bodong," tambahnya.
Ia mengakui bahwa jumlah travel bodong hampir tiga kali lipat dibandingkan angkutan umum AKDP.
Maraknya kendaraan ilegal tersebut berdampak langsung pada penghasilan para sopir AKDP yang telah memiliki izin trayek resmi.
"Sekarang ini travel bodong bukan marak lagi, tapi 3 kali lipat dari angkutan umum PS atau AKDP. Maka kami ingin agar pihak kepolisian dan Dishub melakukan tindakan," katanya.
Banyaknya travel tidak berizin, lanjut Sudiro, membuat pendapatan para sopir AKDP menurun drastis. Menurut dia, jangankan untuk setor kendaraan, biaya bahan bakar dan kebutuhan keluarga pun semakin sulit dipenuhi.
"Sebelum banyaknya travel, pada momentum mudik Lebaran ini sekali narik bisa menghasilkan Rp 1 juta rata-rata. Tapi setelah banyak travel, untuk bisa mendapatkan uang sebesar Rp 400 ribu saja sulit," tandasnya.
