.jpg)
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menjelang mudik libur Idul Fitri 1446 hijriah atau Lebaran 2025, masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa travel gelap yang beresiko.
Kementerian perhubungan (Kemenhub) sendiri mengakui kesulitan memberantas travel gelap, terutama saat arus mudik lebaran.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menilai maraknya travel gelap menandakan bentuk kegagalan pemerintah menyediakan angkutan umum ke pelosok negeri.
Karena memang Pemerintah wajib menyediakan angkutan umum, sesuai dengan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"Jadi bukan inovasi, akan tetapi kebutuhan masyarakat akan perjalanan untuk mencari nafkah yang tidak dipenuhi pemerintah," kata Djoko kepada Poskota, Minggu, 23 Maret 2025.
Baca Juga: Dishub Pandeglang Terima Banyak Aduan Soal Travel Gelap Jelang Lebaran
Menurut Djoko, angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum. Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
"Mudik lebaran 2024 lalu ditandai dengan kecelakaan minibus (travel gelap) dari arah Jakarta melintas di lajur berlawanan arah (contraflow), kemudian oleh ke lajur kanan di Tol Cikampek Km 58. Penumpang minibus sebanyak 12 orang meninggal dunia," terang Djoko.
Djoko juga menilai maraknya travel gelap merupakan kebutuhan perjalanan yang tidak dapat diakomodir layanan angkutan umum resmi atau legal.
Sebagian masyarakat yang beraktivitas di Kawasan Jabodetabek yang berasal dari pedesaan banyak yang memanfaatkannya. Angkutan pedesaan sudah hilang, sementara kebutuhan mobilitas warga di pedesaan meningkat.
.png)
