POSKOTA.CO.ID - Kabar baik bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)! Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai dicairkan secara bertahap dan kini KPM bisa memeriksa status pencarian dan menarik bantuan sosial dari pemerintah.
Meski begitu, penting untuk diketahui bahwa bantuan saldo dana bansos yang cair saat ini bukanlah PKH, BPNT, ataupun BLT Dana Desa, melainkan jenis bantuan lain yang disalurkan oleh pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah semakin memperketat aturan dalam sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), guna memastikan penyaluran bansos Kemensos berjalan sesuai ketentuan.
Salah satu kebijakan terbaru dari pemerintah untuk para KPM adalah bahwa kepemilikan aset seperti TV layar datar dan kulkas dapat membuat data KPM terhapus dari daftar penerima bansos.
Lantas, bagaimana detail aturan dan kebijakan baru dari pemerintah terkait pencairan bantuan sosial di tahun 2025 ini? Mari simak ulasan lengkapnya dalam artikel Poskota berikut ini.
Syarat Penerima Bansos untuk KPM dengan Data Terdaftar DTSEN
Seiring dengan berjalannya proses penyaluran bantuan sosial, pemerintah juga memperketat aturan dalam sistem DTSEN. Seperti yang diketahui, DTSEN menggantikan sistem sebelumnya, yakni Data Terparu Kesehjateraan Sosial (DTKS).
Dilansir dari kanal YouTube Naura Vlog, proses verifikasi penerima manfaat, pendamping sosial akan melakukan survei lapangan ke rumah KPM untuk mengevaluasi kelayakan mereka berdasarkan beberapa faktor, seperti:
- Jenis pekerjaan
- Penghasilan bulanan
- Kondisi rumah yang akan difoto dari berbagai sisi
- Kepemilikan aset seperti sawah, ternak, kendaraan, atau properti lainnya
Salah satu poin penting dari sistem baru DTSEN adalah kepemilikan aset bergerak, seperti TV layar datar 30 inci atau lebih dan kulkas.
Apabila dalam proses survei lapangan ditemukan bahwa penerima manfaat memiliki barang-barang tersebut, maka ranking kelayakan meraka akan turun dalam sistem DTSEN.
Tidak hanya itu, kemungkinan besar mereka akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial dan sistem DTSEN.
Sebagai contoh, dua keluarga dengan tingkat kemisikinan yang sama bisa mendapatkan hasil berbeda dalam survei jika salah satu memiliki kulkas dan TV layar datar, sementara yang lain tidak.
Verifikasi data KPM sendiri akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bukan oleh pendamping sosial. Maka dari itu, hasil akhir dari survei tersebut akan lebih ojektif.
Pencairan Bansos Kemensos 2025
Pada 13 Maret 2025 kemarin, bansos BLT tunai mulai dicairkan di beberapa wilayah Indonesia. Namun, penting untuk diketahui bahwa bantuan ini bukan bagian dari bansos PKH (Program Keluarga Harapan) ataupun BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
Bantuan saldo dana bansos yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan bantuan lain yang menyasar kelompok masyarakat tertentu. Adapun beberapa bantuan sosial yang mulai dicairkan antara lain:
1. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
Bantuan subsidi saldo dana bansos KJP Plus mulai disalurkan secara bertahap sejak 4 Maret 2025 lalu. Program ini dikhususkan untuk mendukung pendidikan dan kesehjateraan anak sekolah di wilayah DKI Jakarta.
Para penerima bantuan KJP Plus diharapkan dapat memanfaakan bantuan uang tunai ini secara optimal guna menunjang kegiatan belajar mengajar.
2. Kartu Lansia Jakarta (KLJ)
Program bansos KLJ ini diketahui telah mendistribusikan bantuan untuk bulan Januari dan Februari 2025. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehjateraan lansia di DKI Jakarta.
3. Program Keluarga Harapan (PKH) Plus di Jawa Timur
Bagi para KPM di wilayah Jawa Timur, pencairan subsidi saldo dana bansos PKH Plus senilai Rp500.000 untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2025 terpantau sedang berlangsung.
Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban penerima manfaat yang membutuhkan dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Di samping itu, informasi terkait penyaluran BLT BBM dan bantuan sosial pangan berupa beras 10 kg sampai saat ini masih belum ada kepastian resmi dari pemerintah.
Selain itu, kabar Tunjangan Hari Raya (THR) saat ini hanya diumumkan untuk ASN dan pegawai lainnya. Masyarakat diharapkan untuk terus mengikuti update resmi agar tidak ketinggalan informasi terbaru terkait pencarian bantuan sosial.
Guna mengetahui informasi lebih lanjut mengenai status pencairan dan penerimaan sejumlah program bantuan sosial pemerintah lainnya, KPM dapat mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id ataupun aplikasi Cek Bansos Kemensos.
DISCLAIMER: Anda penerima bansos dalam artikel ini bukanlah seluruh pembaca poskota.co.id, melainkan masyarakat yang masuk ke dalam DTKS atau DTSEN sebagai penerima bansos dan memenuhi syarat serta kriteria sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.