POSKOTA.CO.ID - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti angkat bicara mengenai isu skandal minyak goreng bersubsidi atau MinyaKita yang kini tengah disoroti.
Susi Pudjiastuti pun geram dengan kondisi tersebut hingga ia pun mengkritik Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Tidka hanya itu, mantan Menteri tersebut juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan Kemendag.
Baca Juga: Terungkap Obrolan Anies Baswedan Saat Temui Susi Pudjiastuti di Pangandaran
Hal tersebut disampaikannya melalui akun media sosial X pribadinya baru-baru ini.
Bukan tanpa alasan, Susi Pudjiastuti menilai bahwa Kemendag harus dibubarkan akrena sistem kuota hanya menguntungkan segelintir orang.
Ia juga menilai banyak pihak terdampak atau dirugikan dengan hal tersebut.
"Dari dulu sampai sekarang pendapat saya sama: Bubarkan Kementerian Perdagangan!
Baca Juga: Sandi Ungkap Rahasia Kekuatan Susi Pudjiastuti
Sistem kuota hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan petani, penambak garam, serta industri dalam negeri," tulis Susi Pudjiastuti melalui akun media sosial X, @susipudjiastuti pada Selasa, 11 Maret 2025.
"Saya sudah pernah menyampaikan ini ke Pak Jokowi, dan sekarang saya sampaikan ke Pak Prabowo," lanjutnya.
Sebelumnya, beredar isu mengenai takaran minyak goreng bersubsidi atau MinyaKita yang tidak sesuai dengan kemasan tertera.
Berdasarkan temuan sejumlah pihak, ada MinyaKita yang tertulis pada kemasannya berisi 1 liter, setelah dicek ternyata hanya 750 mililiter.
Selanjutnya, mencuat juga dugaan permainan harga dan kualitas MinyaKita yang dijual kepada masyarakat.
Diketahui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk MinyaKita adalah sebesar Rp15.700 per liter.
Nominal tersebit juga tertera pada kemasan minyak tersebut, namun pada kenyataannya, minyak tersebut dijual lebih tinggi dari HET.
Bahkan sempat beredar pendapat masyarakat mengenai kualitas minyak tersebut, yang dinilai kurang layak karena setelah pemakaian satu kali minyak goreng bersubsidi itu terlihat hitam, berbeda dengan minyak goreng nonsubsidi yang secara umum beredar di pasaran.