Pasalnya pemerintah akan melakukan perketatan penerima bantuan, yang dimana bantuan ini akan disalurkan kepada masyarakat yang dinyatakan layak.
Baca Juga: Cari Tahu Apakah NIK KTP Anda Terdaftar Bansos 2025? Cek Pakai Cara Ini
Berikut ini kriteria KPM yang tak layak mendapatkan dana bansos PKH dan BPNT tahap kedua
Kriteria KPM yang Tidak Berhak Menerima Bansos 2025
- Bukan Keluarga Miskin atau Rentan Miskin
Bansos PKH dan BPNT diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau rentan miskin sesuai dengan data yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika kondisi ekonomi membaik atau tidak masuk kategori miskin, bantuan dapat dihentikan.
- Tidak Terdaftar dalam DTKS
Salah satu syarat utama penerima bansos adalah tercatat dalam DTKS. Jika nama Anda tidak masuk dalam database ini, maka otomatis tidak akan menerima bantuan. Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan melalui laman resmi Kementerian Sosial atau aplikasi Cek Bansos.
Baca Juga: KPM Wajib Tahu! Ini Info Penting Agar Bisa Menerima Pencairan Subsidi Dana Bansos 2025 Tahap ke-2
- Mendapatkan Bantuan Lainnya
Masyarakat yang sudah menerima bantuan lain dari pemerintah, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT UMKM, atau bantuan sejenis yang bersumber dari anggaran lain, dapat didiskualifikasi dari penerimaan bansos PKH dan BPNT.
- Bukan dari Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan Polri tidak berhak mendapatkan bansos PKH dan BPNT karena mereka sudah memiliki penghasilan tetap dari pemerintah.
- Memiliki Kendaraan Pribadi dan Aset Berharga
KPM yang memiliki kendaraan roda empat, tanah dengan luas di atas ketentuan tertentu, atau aset berharga lainnya yang menunjukkan kondisi ekonomi stabil dapat dicoret dari daftar penerima bansos.
- Memiliki Penghasilan Tetap di Atas Batas Miskin
Jika dalam keluarga terdapat anggota yang memiliki penghasilan tetap di atas batas kemiskinan yang ditetapkan BPS dan Kemensos, maka keluarga tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos.
- Data yang Tidak Valid atau Bermasalah
Kesalahan dalam pencatatan data, seperti perbedaan NIK, alamat yang tidak sesuai, atau perubahan status sosial yang tidak diperbarui dapat menyebabkan gagal mendapatkan bantuan.