POSKOTA.CO.ID - Netizen mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, akibat kebijakan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK.
Kebijakan ini dinilai merugikan dan menimbulkan ketidakpastian bagi para calon pegawai negeri.
Desakan Pencopotan Menpan RB: Kebijakan Penundaan CPNS dan PPPK Dinilai Merugikan
Presiden Prabowo Subianto mendapat desakan untuk segera mencopot Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini.
Baca Juga: Polisi Selidiki Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak dalam Toren Air di Tambora
Desakan ini muncul menyusul kebijakan penundaan pengangkatan hampir satu juta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi 2024 serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Awalnya, pengangkatan CPNS dijadwalkan pada Maret 2025, namun kini mundur hingga Oktober 2025. Sementara itu, pengangkatan PPPK yang seharusnya berlangsung Oktober 2024 justru diundur menjadi Maret 2026.
Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Koordinator Nasional Gerakan Rakyat Pembela Nakes (GRPN) 2024, Fritz Alor Boy.
“Lebih baik Pak Prabowo segera mencopot Menteri PANRB daripada membiarkan kebijakan ini terus berjalan,” tegas Fritz, seperti dilansir Poskota Minggu, 9 Maret 2025.
Fritz menilai kebijakan ini sangat merugikan, terutama bagi CPNS dan PPPK yang telah menanti kepastian pengangkatan.
Ia juga menolak kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 8/1043/M.SM.01.00/2025 yang diterbitkan Menpan RB pada 7 Maret 2025.
Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dianggap menambah ketidakpastian bagi para calon pegawai.
“Surat edaran ini jelas merugikan CPNS dan PPPK yang telah menanti kepastian pengangkatan,” ujar Fritz.
Baca Juga: Kumpulan Kode Redeem FF Gratis Hari Ini 10 Maret 2025, Begini Cara Klaimnya
Menurutnya, ini bukan kali pertama Menpan RB mengecewakan tenaga honorer. Pada 2024, Bidan Pendidik juga mengalami keterlambatan dalam pengangkatan PPPK.
“Kami sudah menggelar aksi di Kementerian PANRB, mereka janji akan menerbitkan SK PPPK pada 2025. Tapi sekarang malah ditunda lagi,” keluhnya.
Fritz mendesak Presiden Prabowo untuk segera bertindak, termasuk menginstruksikan pencabutan Surat Edaran tersebut. “Kebijakan ini harus dibatalkan demi kepastian dan kesejahteraan CPNS serta PPPK,” tandasnya.