Baca Juga: 7 Penyebab Bansos PKH 2025 Tidak Cair Lagi, Cek di Sini!
Pencairan Saldo Dana Bansos BLT Tunai Rp600.000
Pemerintah telah menyalurkan BLT tunai Rp600.000 bagi KPM, terutama sebagai bentuk dukungan bagi keluarga penerima manfaat program seperti PKH, BPNT, dan bantuan tambahan lainnya. Bantuan ini memiliki dua komponen utama:
1. BLT untuk Komponen Lansia dan Disabilitas
Bagi KPM yang memiliki anggota lansia atau penyandang disabilitas, bantuan subsidi saldo dana gratis dari pemerintah ini dicairkan melalui PT Pos Indonesia.
Metode penyaluran dilakukan dengan pengantaran langsung ke rumah apabila penerima kesulitan untuk hadir di titik pelayanan seperti kantor desa atau kantor PT Pos Indonesia. Hal ini memastikan bahwa bantuan tetap dapat diterima meski terkendala kondisi fisik atau mobilitas.
2. BLT untuk Kebutuhan Sembako
Selain untuk komponen lansia, bantuan BLT tunai Rp600.000 juga dialokasikan untuk pembelian kebutuhan sembako.
Metode penyalurannya serupa, yaitu pengantaran langsung ke rumah untuk mengantisipasi kendala kehadiran secara langsung di kantor pelayanan.
Penyaluran BLT tunai ini sudah berjalan dengan baik. Pada tanggal 8 Maret 2025, bantuan langsung diantar ke rumah para KPM.
Gelombang pertama penyaluran melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih telah mencapai 85 persen hingga akhir Februari, sedangkan gelombang kedua mulai dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2025.
Pencairan Saldo Dana Bansos BLT BBM
Tak hanya BLT tunai, anggaran BLT BBM pun sudah siap digunakan. Menurut informasi terkini, hingga 98 persen anggaran BLT BBM telah disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin oleh Menteri Bahlil. Poin penting dari penyaluran BLT BBM adalah:
1. Metode Pencairan
Alih-alih memberikan uang tunai secara langsung, BLT BBM akan disalurkan dalam bentuk barcode. Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan pokok melalui agen e-warung.
Sistem ini diharapkan mampu mengontrol kualitas barang yang dibeli sehingga sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
2. Pengawasan Kualitas
Dengan penerapan sistem barcode, diharapkan pembelian barang seperti beras, sayur, atau kebutuhan pokok lainnya dapat terjamin kualitasnya. Pendekatan ini juga meminimalisir praktik-praktik penipuan atau penyalahgunaan agen yang kerap terjadi sebelumnya.
.jpg)
