POSKOTA.CO.ID - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, baru-baru ini buka suara terkait dugaan praktik oplosan BBM (bahan bakar minyak) di tubuh perusahaan BUMN tersebut.
Dalam wawancara eksklusif di kanal YouTube Liputan 6 pada Sabtu, 1 Maret 2025, Ahok menyatakan bahwa secara teknis, sulit untuk mengetahui detail praktik tersebut.
Namun, dia menegaskan bahwa permainan seperti itu seharusnya tidak terjadi di perusahaan sebesar Pertamina.
"Kalau soal itu, kita nggak bisa tahu teknisnya. Tapi yang jelas, ini permainan bajingan lah. Kenapa lu terima? Mestinya kan kalau kita pengadaan benar," ujar Ahok dengan nada tegas.
Praktik Oplosan BBM: Permainan yang Merugikan Negara
Ahok menyoroti bahwa praktik oplosan BBM, di mana Pertalite dioplos menjadi Pertamax atau Premium diubah menjadi Pertamax, adalah tindakan yang sangat merugikan negara.
Menurutnya, setiap pengadaan BBM harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia juga mengkritik sistem pengawasan di Pertamina yang dinilai lemah.
"Harusnya kalau Pertamina punya minyak, anda kan punya insinyur-insinyur yang bisa ngetes dong. Masa minyak masuk di kapal, masih nunggu di Tanjung Priok baru dites? Kalau begitu, semua dipecat aja," ucapnya dengan nada kesal.
Ahok juga mengungkapkan bahwa dia senang jika Kejaksaan Agung memanggilnya untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina.
Dia bahkan mengaku memiliki rekaman suara rapat-rapat internal yang bisa menjadi bukti kuat.
"Saya siap, saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, semua rekaman rapat saya itu diputar supaya seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam," tegasnya.
Ahok dan Pengalaman Memimpin DKI Jakarta
Dalam kesempatan itu, Ahok juga mengungkit pengalamannya saat memimpin DKI Jakarta. Dia mengakui bahwa dirinya pernah dituduh menelantarkan proyek-proyek pembangunan, termasuk proyek bus TransJakarta.
Namun, menurutnya, penolakan yang dia lakukan saat itu didasari oleh ketidaksesuaian spesifikasi pengadaan.
"Masih ingat nggak, orang suka tulis Ahok tuh terbengkalai, proyek-proyek di Jakarta, ratusan unit, ratusan miliar. Itu para pembenci saya bilang Ahok yang menelantarkan. Benar, saya menelantarkan bus-bus itu, tapi saya nggak bayar karena speknya nggak sesuai.
Jadi waktu orang itu masukkan mobil ke Jakarta, gue liat speknya nggak sesuai, gue tolak. Tolak, gimana dong busnya sudah datang. Memang gua pikiran, kenapa lu mau curangin gue," jelasnya.
Ahok menegaskan bahwa prinsipnya dalam memimpin adalah transparansi dan kejujuran. Dia tidak ingin terlibat dalam praktik-praktik curang yang merugikan negara.
Respons Publik dan Analisis Hukum
Merespons pernyataan Ahok, Konsultan Hukum PSN PIK-2, Muannas Alaidid, menilai bahwa Ahok terlihat panik. Menurutnya, sidang korupsi memang seharusnya terbuka untuk umum, dan tidak perlu diminta.
"Namanya sidang korupsi, enggak usah diminta pasti terbuka untuk umum. Sebab ini bukan sidang anak atau asusila yang tertutup. Masalahnya, kenapa Ahok sekarang yang kelihatan panik?" tulis Muannas dalam akun X pribadinya.
Sementara itu, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa dugaan praktik oplosan BBM di Pertamina telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp168,5 triliun dalam kurun waktu 2018-2023.
Kasus ini semakin memanas setelah munculnya laporan bahwa Pertalite dioplos menjadi Pertamax, dan Premium diubah menjadi Pertamax.
Dampak Kasus Oplosan BBM terhadap Kepercayaan Publik
Kasus dugaan korupsi dan praktik oplosan BBM di Pertamina ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Denny Siregar, seorang pengamat politik, menyebutkan bahwa kasus ini telah memasuki era ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
"Kepercayaan publik ke pemerintah luntur imbas kasus Pertamina. Kita sedang memasuki era ketidakpercayaan pada apapun," ujar Denny.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Gemini dan Leo Hari Ini 1 Maret 2025, Kesuksesan Cinta Menanti Anda
Apa yang Harus Dilakukan ke Depan?
Ahok menyarankan agar Pertamina memperketat sistem pengawasan dan pengadaan. Menurutnya, perusahaan harus memiliki tim insinyur yang kompeten untuk melakukan pengecekan kualitas BBM sebelum diterima.
"Harusnya kalau Pertamina punya minyak, anda kan punya insinyur-insinyur yang bisa ngetes dong. Jangan sampai minyak masuk di kapal, masih nunggu di Tanjung Priok baru dites. Kalau itu ya semua dipecat aja," tegasnya.
Selain itu, Ahok juga mendorong agar proses hukum terhadap kasus ini dilakukan secara transparan dan adil. Dia berharap seluruh rakyat Indonesia bisa mengetahui kebenaran di balik kasus ini.
Kasus dugaan oplosan BBM di Pertamina telah mencoreng nama perusahaan BUMN tersebut dan merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Ahok, sebagai mantan Komisaris Utama Pertamina, menegaskan bahwa praktik seperti ini adalah "permainan bajingan" yang tidak seharusnya terjadi.
Dia mendorong agar proses hukum dilakukan secara transparan dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui kebenaran di balik kasus ini.
Dengan sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam pengadaan, diharapkan praktik-praktik curang seperti ini bisa dihindari di masa depan.
Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan integritas dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya negara.