CIREBON, POSKOTA.CO.ID - Komisi II DPRD Jawa Barat (Jabar) mendorong kinerja mitra kerja Komisi II di tengah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Hal itu mencuat Dalam rangka Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rencana RAPBD Tahun Anggaran 2025. Ketua Komisi II DPRD Jabar, Bambang Mujiarto menyebutkan, efisiensi anggaran Tahun Anggaran 2025 merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus ditaati.
"Efisiensi ini dilakukan sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2025 yang telah disetujui efisiensi anggarannya oleh DPR," kata Bambang seusai kunjungan ke satuan pelayanan Pengembangan Industri Rotan di Kabupaten Cirebon, Selasa, 25 Februari 2025.
Bambang meminta, efisiensi anggaran dipastikan tidak mengurangi efektivitas program prioritas. Selain itu, tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan keuangan negara semakin efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Baca Juga: DPRD Jabar Gelar Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Pertama Gubernur
"Kami meminta kepada mitra kerja komisi II untuk dapat menyajikan dan mendiskusikan secara mendalam bersama Komisi II terkait rincian anggaran pada rapat kerja yang akan diagendakan selanjutnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menekankan, perhitungan cermat mesti dilakukan serta pemerintah harus bijak menerapkan efisiensi supaya tidak berdampak negatif pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
"Mengenai program-program ataupun kegiatan yang telah dijalankan oleh mitra komisi II di tahun 2024 berjalan dengan baik dan lancar, serta targetnya pun sudah bagus namun demikian ini perlu ada peningkatan yang lebih maksimal lagi terutama ditahun 2025, kita akan terus berkoordinasi dan terus melakukan inventarisir mengenai persoalan yang dihadapi oleh mitra komisi II karena bagaimana pun juga ini bukan persoalan pada angka-angka tetapi soal pertanggungjawaban kita manakala semua program dan kegiatan bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat sehingga pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bisa berjalan dengan baik," ucapnya. (ril)