POSKOTA.CO.ID - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut seluruh subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam dua tahun ke depan.
Langkah ini diyakini akan mendorong masyarakat beralih ke BBM satu harga, sekaligus menghemat anggaran negara hingga miliaran dolar AS.
Dalam acara Economic Outlook 2025 yang digelar di The Energy Building, Jakarta, Luhut menyampaikan bahwa pencabutan subsidi BBM akan menjadi langkah strategis untuk mencapai harga tunggal BBM tanpa subsidi.
Baca Juga: Wamen ESDM Tanggapi Pernyataan Gubernur Aceh Terpilih Muzakir Manaf, Perihal Penghapusan QR Code BBM
"Akhirnya, saya berpikir dan sampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar," ujar Luhut, dikutip pada Sabtu (22/2/2025).
Dia menegaskan, langkah ini tidak hanya akan menyederhanakan sistem harga BBM, tetapi juga mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selama ini, impor BBM telah menyedot devisa negara dalam jumlah besar. Dengan menghapus subsidi, negara dapat mengalokasikan dana tersebut untuk sektor-sektor lain yang lebih produktif.
Dampak Pencabutan Subsidi BBM pada APBN dan Masyarakat
Luhut menjelaskan bahwa pencabutan subsidi BBM akan menghemat APBN hingga miliaran dolar AS.
Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor BBM, yang selama ini menjadi salah satu penyebab defisit neraca perdagangan.
Meskipun demikian, kebijakan ini diprediksi akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Di satu sisi, harga BBM akan diserahkan kepada mekanisme pasar, yang mungkin akan meningkatkan harga di beberapa daerah.
Di sisi lain, pemerintah berharap kebijakan ini akan mendorong efisiensi dan transisi energi yang lebih berkelanjutan.
Baca Juga: Pertamina Sustainable Energy Center di IKN Diharapkan Juga Berperan Seperti ‘Lemhannas’ Bidang EBT
BBM Satu Harga
Dengan diterapkannya BBM satu harga, diharapkan terjadi pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia.
Selama ini, disparitas harga BBM antara daerah perkotaan dan pedesaan sering menjadi masalah. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam distribusi dan harga BBM.
Luhut menegaskan bahwa langkah ini perlu diambil untuk memastikan keberlanjutan fiskal negara dan mendorong transformasi energi yang lebih efisien.
